Peristiwa

Ada Diskriminasi, Advokat, Ormas, OKP Siap Bela Ahmadiyah

TASIKMALAYA – Menyikapi penolakan kegiatan Ahmadiyah melalui Keputusan Bersama Bupati Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya serta Dandim 0612 Tasikmalaya menimbulkan reaksi dari sejumlah Advokat, Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan.

Menamakan diri Aliansi Masyarakat Sipil Tasikmalaya siap membela Ahmadiyah karena Surat Keputusan Bersama tersebut atas inisiatif Tim Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (Pakem) bukan masyarakat.

“Hasil investigasi kami ada rekayasa seolah masyarakat menolak. Tim Pakem menggekar rakor dulu pada 28 dan 29 November 2019, kemudian pada 17 Desembernya ada surat penolakan masyarakat. Nah harusnya surat keberatan dulu kemudian rakor tim pakem. Bukan sebaliknya,” kata Ketua Forum Bhineka Tunggal Ika (FBTI) Tasikmalaya, Asep Rizal Asyari, Selasa (7/4/2020).

Menurut Asep Rizal yang harus dipersoalkan Pemerintah itu bukan Ahmadiyah melainkan kelompok yang anti akan NKRI. Mereka kerap melakukan penyerangan yang sebetulnya telah mengoyak kebhinekaan bangsa ini.

Ketua Perhimpunan Advokat Indoesia (Peradi) Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi pun menilai SKB tersebut sangat gegabah. Segala keputusan yang dikeluarkan pejabat pemerintah harus mengacu pada Pancasila dan UUD 45.

“Bapak-bapak yang terhormat, ini negara hukum. Sumber hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Segala peraturan dibawahnya harus merujuk pada Pancasila dan UUD 1945 sebagaim sumber hukum tertinggi di NKRI,” ujar Andi.

Andi pun meminta Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menelaah kembali SKB 3 Menteri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP – 003/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan Warga Masyarakat, sama sekali tidak ditemukan pelarangan perihal peribadatan dan kegiatan JAI di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya.

Baca Juga :  Preman Gasak Lahan Petani Cikembulan

“Maka SKB versi Pemkab Tasikmalaya itu bertentangan karena jaminan kebebasan setiap warga negara menjalankan ibadah diatur dalan konstitusi UUD 45 pasal 28 E dan pasal 29 ayat 2. Secepatnya Pemkab Tasikmalaya umencabut SKB larangan renovasi Masjid tadi,” tuturnya.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Nana Sumarna meminta Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya fokus saja ke penanganan Covid-19, bukan malah menyebarkan virus baru.

Nana menilai SKB tersebut telah menjadi pemicu baru menyebarnya virus baru yang berbahaya daripada Corona.

“Padahal mah fokus saja ke Corona, soal itu mah bisa diselesai dengan sambil santai ngopi juga,” kata Nana diamini Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Tasikmalaya, Aip Aip Syaiful Mubarok yang mengatakan Masjid Ahmadiyah itu bersebelahan dengan Kantor NU Kabupaten Tasikmalaya namun tetap saling menjaga kebersamaan satu sama lain.

Sebelumya Menurut Ketua DPD JAI Tasikmalaya, Nanang Ahmad Hidayat, pihaknya kedatangan Tim Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dengan menyerahkan undangan rapat di Kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya pada Senin, 6 April 2020.

Namun tidak diberitahu tujuan rapat hanya diberi tahu atas dasar SKB tadi.

“Ternyata SKB yang ditandatangani Bupati, Kapolres, Kajari dan Dandim itu tertanggal 27 Januari 2020. Dan kami tak pernah diberitahu soal itu,” kata Nandang, Selasa (7/4/2020).

Karena merasa tak pernah dilibatkan, Pengurus JAI Tasikmalaya pun tidak hadir rapat dengan alasan sedang terjadi pandemi corona.

“Ketidak bersediaan kami untuk hadir sudah disampaikan lewat surat juga,” ujarnya.

(JN)

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: