©mediadesa.id
(0265) 7521140 mediadesa.id@gmail.com
Jumat, April 26, 2019
DesaOpini

Adakah Tim PPBDes di Kabupaten Ciamis?

Dhika Hardhika (Ketua Umum PeCi Desa)

15 Januari 2014 lalu Undang Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa disahkan dan diundangkan di Rebuplik Indonesia ini, artinya 4 tahun sudah usia UU tersebut. Regulasi tersebut menjadi sebuah angin segar bagi Pemerintah Desa terkhusus masyarakat Desa, karena dengan adanya UU Desa tersebut telah mengangkat Desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

Hal lain adalah bahwa pengaturan Desa akan menentukan format Desa yang tepat dan sesuai dengan konteks keragaman lokal. Penguatan kemandirian Desa melalui Undang-Undang tentang Desa sebenarnya juga menempatkan Desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah (bottom-up), yang kemudian Desa mampu mengembangkan diri dengan segala potensi yang ada di dalamnya.

Kemudian dengan adanya Undang-Undang tentang Desa memberikan legitimasi dan memberikan kewenangan terhadap Desa untuk mengatur dirinya sendiri. Meskipun demikian, pemerintah di atasnya yaitu Pemerintah Kabupaten / Kota harus men-support secara total supaya Desa berkembang dengan pesat.

Dengan cara apa? Salah satunya yaitu merealisasikan Peraturan yang sudah diamanahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota yang berkatian dengan kebutuhan / kepentingan Desa. Sebagai contoh yaitu Permendagri No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Tujuan daripada Peraturan tersebut yaitu untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Yang menjadi soal adalah apakah pemerintah Kabupaten Ciamis sudah merealisasikan amanah konstitusi tersebut dengan langkah awal membuat Tim PPBDes (Penetapan dan Penegasan Batas Desa) yang kemudian akan lahir sebuah Peraturan Bupati / Walikota tentang batas Desa ?
Kemudian seberapa urgen kah batas Desa ? Jelas sangat penting, karena batas desa yang tidak jelas alias semrawut dapat menyebabkan konflik di grass root terkait batas, yang sering terjadi di Kabupaten Ciamis.

Baca Juga  Mayoritas Penduduk Desa Ini Beternak Bebek, Lihat Penghasilan Perbulannya

Yang kedua, batas desa yang tidak jelas akan berdampak terhadap administrasi yang tidak tertib. Kemudian juga akan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, penanganan kurang cepat serta informasi kurang cepat, juga tak kalah penting yaitu untuk menciptakan daya saing Desa / Kelurahan.

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten / Kota yang benar-benar memperhatikan Desa dengan maksimal akan terlihat dengan dibentuknya Tim PPBDes yang diketuai oleh Bupati / Walikota tersebut dan lahirnya Peraturan Bupati / Walikota tentang batas Desa. Closing statement, mari pertanggung jawabkan amanah konstitusi dalam rangka membangun Desa untuk Indonesia.

  • 71
    Shares

Tinggalkan Balasan