Hukum

Akibat Penyalahgunaan Dana Desa, Kades Cipakat Ditangkap Polisi

TASIKMALAYA – Setelah melalui proses panjang akhirnya kasus penyalahgunaan Dana Desa TA II 2017 di desa Cipakat kecamatan Singaparna dinyatakan P21, artinya berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke kejaksaan.

Kapolres Tasikmalaya AKBP. Dony Eka Putra mengatakan, modus tersangka AG yakni mengalihkan anggaran yang seharusnya untuk kegiatan pembangunan Poliklinik Desa (Polindes) dialihkan untuk pembayaran pajak bumi bangunan 2017 Desa Cipakat. Akibatnya, Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, negara dirugikan sebesar Rp 129.469.041.

“Dengan inisiatif sendiri menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, sehingga negara dirugikan. Hingga saat ini sudah dinonaktifkan dari jabatan kepala desa, ” ujar Dony saat konferensi pers di Polres Tasikmalaya, Rabu (30/10/2019).

Doni juga mengatakan bahwa pihaknya akan segera melimpahkan berkas dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya atau tahap 2 pada Kamis (31/10/2019) besok.

“Jadi penyalahgunaan wewenangnya yang kita soroti, besok kita limpahkan ke Kejaksaan untuk proses selanjutnya, ” katanya menambahkan.

Kasatreskrim Polres Tasikmalaya AKP Siswo Tarigan mengatakan bahwa untuk memastikan adanya pelaku lain, pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini.

“Kalau memang ada perkembangan, dan ada tersangka lain akan kita kejar dan ungkap” terangnya.

Sementara itu, tersangka AG mengaku berdasarkan permintaan Kepala Dusun dan kolektor pajak, akhirnya anggaran yang diperuntukan untuk membangun polindes terpaksa dialihkan untuk menutupi hutang pajak tersebut.

“Kemudian dari pihak kantor pajak nagih dan saya ingin cepat lunas. Karena belum kumpul dari masyarakat” kata Ade Gani.

Akibat perbuatannya itu, tersangka yang sudah menjabat Kepala Desa dari tahun 2005 dijerat UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 1 tahun maksimal 20 tahun penjara.

Baca Juga  Bahas Desa Sadar Hukum, DPC PERADI Audiensi dengan Bupati

Disisi lain Kuasa hukum pelapor Iwan Purnawan, SH yang merupakan Kepala Bidang Advokasi Litigasi dan Non Litigasi LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan apresiasinya kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polres Tasikmalaya dan Kejari Kabupaten Tasikmalaya dalam mengusut tuntas dugaan Kasus Korupsi Dana Desa 2017 di Desa Cipakat.

“Kita berharap kasus Desa Cipakat menjadi pebelajaran bagi kita semua terutama para Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya bahwa ketika menyalahgunakan wewenangnya akan berakibat hukum, semoga kita mengambil hikmah dari kejadian tersebut” ujar Iwan saat dikonfirmasi.

Pihaknya berkomitmen mengawal kasus korupsi dana desa cipakat ini hingga tuntas.

“Dan kami akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Tipikor Bandung” pungkasnya.

Penulis: Budi

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close