AMPEG Curiga Ada Konspirasi Terkait Izin Tambang Leuweung Keusik

oleh -

TASIKMALAYA,- Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung (AMPEG) melakukan audiensi di Gedung Paripurna DPRD Kab. Tasikmalaya. Selasa, (12/1/2021).

Difasilitasi Komisi III DPRD AMPEG bertemu Dinas Perizinan, Pariwisata, LH, Tarkim, Perhubungan, Balai Pengawas Pertambangan, dan BPBD.

Dalam kesempatan tersebut Ketua AMPEG, Denden Anwarul Habibudin mengungkapkan keluhan masyarakat Pasir Ipis, Desa Padakembang yang merasa dibohongi CV Trican terkait penambangan pasir di Leuweung Keusik.

Denden mengatakan bahwa persoalan terkait Leuweung Keusik sudah mencuat sejak lama, bahkan masyarakat setempat sempat bereaksi dengan menggelar demonstrasi.

“Aksi kami tahun 2012 melahirkan surat pernyataan bersama antara masyarakat dengan Bupati Uu (Ruzhanul Ulum). Isinya untuk memberhentikan dan menindak pengusaha yang berencana melakukan eksploitasi Leuweung Keusik,” ujarnya,

Menurutnya, walau izin tambang dari provinsi, namun izin tidak mungkin keluar tanpa rekomendasi dari pemerintah daerah.

“Masyarakat dan semua yang terlibat di sana menyatakan tidak setuju. Memang sempat melibatkan masyarakat, tetapi waktu itu tidak bicara soal tambang, tapi pembuatan jalan menuju tempat wisata Citiis,” terang Denden lebih lanjut.

Denden menjelaskan bahwa, pada saat pembicaraan pembenahan jalan menuju Citiis, masyarakat dimintai membubuhkan tanda tangan. Pihaknya curiga ada pihak yang memanfaatkan tanda tangan tersebut untuk kepentingan lain.

Lebih jauh dari itu, pihaknya menduga ada indikasi konspirasi terkait proses perizinan. Buktinya, saat dikonfirmasi, mulai dari pemerintah desa, kecamtan, hingga instansi terkait malah saling lempar masalah terkait siapa yang menerbitkan rekomendasi awal.

“Alasan intansi terkait dalam mengeluarkan rekomendasi perizinan juga sama sekali tidak berdasarkan proses kajian yang mendalam, terkesan tanpa koordinasi dan sembrono,” pungkas Deden.

Atas dasar tersebut diatas AMPEG menuntut 5 hal yaitu:

  1. Memonta Instansi terkait sebaiknya meninjau kembali wilayah Leuweung Keusik.

  2. Meminta pemberhentian aktivitas CV Trican sekaligus menurunkan alat berat dari Leuweung Keusik sampai selesai proses peninjauan kembali.

  3. Meminta penindakan terhadap para pengusaha dan instansi yang seakan memanipulasi proses perizinan sehingga merugikan masyarakat dan merusak kearifan lokal.

  4. Meminta surat pernyataan dari intansi terkait untuk menyikapi masalah yang dibawanya ke gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

  5. Mendorong Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini Dinas Pariwisata segera menetapkan seluruh kawasan Gunung Galunggung sebagai daerah hutan lindung dan cagar budaya agar tidak akan ada lagi oknum pengusaha yang berani memanipulasi data untuk perizinan.

Baca Juga :  Kapasitas Pendamping Desa Harus Ditingkatkan

Berikan komentar