Politik

Anggota Bawaslu Jabar Diadukan Ke DKPP Dan Polda

JAKARTA – Salah seorang Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Sutarno dan Stafnya, Iqbal diadukan Budi Setiadi sebagai masyarakat perihal laporan penindakan pelanggaran saat Pilkada Subang 2018.

Aduan bukan hanya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), melainkan ke Polda Jabar juga dengan tuduhan melakukan perbuatan curang dan bohong.

Sidang DKPP pun digelar di Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018, dipimpin Ketua Majelis Dr. Ida Budhiati dan Anggota Majelis adalah Tim Pemeriks Daerah (TPD) Provinsi Jawa Barat, yakni Dr. Affan Sulaeman dari unsur masyarakat dan Yusuf Kurnia dari unsur Bawaslu Jawa Barat.

Dalam pokok pengaduan bahwa pengadu merasa dirugikan dan dibohongi tentang penanganan laporan pengaduan Nomor 014 perihal adanya kejanggalan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Paslon Nomor Urut 1, H. Ruhimat dan Agus Masykur saat Pilkada Subang 2018.

Teradu 1 yakni Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat, Sutarno dan Teradu 2, Stafnya, Iqbal telah berbohong dan berbuat curang bahwa penanganan pelanggaran tentang aduan LPPDK telah selesai.

“Padahal ketika ditunjukkan laporan penanganannya belum ditandatangai Ketua Bawaslu Jawa Barat. Itu artinya penanganan laporan kami tidak ditangani maksimal,” kata Budi.

Menurut Budi, pada 2 Agustus 2018, ia datang ke Kantor Bawaslu Jawa Barat menanyakan perkembangan penanganan aduan dan diterima Sutarno serta Iqbal yang menyampaikan bahawa penanganan itu sudah selesai.

Sementara ketika diminta bukti surat pemberitahuan penanganannya, ujar Budi, teradu 1 dan 2 malah bilang suratnya dibawa Ketua Bawaslu Jawa Barat dan hanya diberi salinan pengumuman.

Kemudian tanggal 3 Agusutusnya, pengadu mengirim surat permintaan kembali namun tak ada tanggapan.

“Termasuk tanggal enam saya diundang Bawaslu Jabar tapi tidak bisa menjelaskan juga, apalagi saat diundang itu saudara Sutarno tidak hadir,” tuturnya.

Baca Juga  KPU Ciamis Mulai Lipat 958 Ribu Lembar Kertas Suara

Dan anehnya lagi, kata Budi, tanggal 9 Agustus dibahas lagi untuk pleno, padahal surat sudah ditempel sejak tanggal 1 Agustus.

“Jadi ini bukti kecurangan dan kebohongan Bawaslu Jabar, dan mohon majelis hakim memberi putusan adil karena Bawaslu Jabar tidak melakukan mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Sementara itu, teradu 1, Sutarno mengaku sudah melakukan langkah-langkah penindakan dari proses awal sampai pengambilan putusan bersama Bawaslu Jabar.

Salah satunya pada 27 Juli dilakukan pembahasan pertama oleh Sentra Gakkumdu Jawa Barat. Kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa syarat formil dan materil terpenuhi sehingga dilanjut ke tahap klarifikasi dengan memanggil pelapor.

Lalu, ucap Sutarno, tanggal 1 Agustus, sudah cukup dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu yang hasilnya tidak bisa ditindaklanjuti karena belum terpenuhi unsur.

“Saat itu yang ada di kantor adalah saya dan Pak Yusuf, maka pengambilan keputusannya melalui telepon kemudian dituangkan dalam berita acara pleno,” tuturnya.

Sutarno pun mengakui karena Ketua tidak ada ditempat maka ia meminta staf menyiapkan salinan tersebut sambil berproses sebelum ditandatangani ketua.

“Adapun setelah tanggal itu ada pertemuan, saya meyakini tidak bagian dari pleno tapi sbg bagian proses di Bawaslu Jabar untuk menjelaskan kepada pengadu,” ucapnya.

Teradu 2, Iqbal menjelaskan apa yang dia lakukan untuk membuat surat salinan karena perintah Sutarno sebagai pimpinan dia, termasuk dengan berita acara pleno karena perintah Sutarno.

Belum ada keputusan terkait putusan Sidang Kode Etik ini karena persidangan akan dilanjut ketahap berikutnya. (Mesa)

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close