NasionalPeristiwa

Audensi LBH Ansor ke Polres Tasikmalaya Terkait Perkembangan Kasus Korupsi di UPTD Kec Salawu

Jumat siang, (18/5/2018) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya melakuan audensi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu oknum UPTD Kecamatan Salawu. Karena dari hasil analisa dan kajian, kinerja kepolisian dianggap telah lamban dalam mengungkapkan kasus tersebut. Namun menurut hasil keterangan Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Pribadi Atma S.Pd., M.H., dalam audensi dengan LBH Ansor, beliau menyangkal telah lamban dan menunda-nunda proses penindakan,” Kami sudah berusaha keras, dan bahkan dari kemarin belum tidur. Kami pula tidak menunda-nunda penangkapan dan penatapan status tersangka, hanya saja kami masih mendalami kasusnya. Alat bukti pun belum cukup”, Lanjutnya, “Minimal dua alat bukti, baru kami akan menangkap dan menetapkannya sebagai tersangka”, Beliau pun menjelaskan, “Kasus ini bermula didapat dari hasil laporan masyrakat. Memang benar kami menemukan sejumlah uang, tetapi belum jelas dari mana dan akan di alokasikan kemana uangnya. Dan kami tidak mau bertindak gegabah”.
Namun pihak Polres menginformasikan kepada peserta audensi yang hadir, bahwa Jumat pagi hari ini (18/5/2018) telah dilakukan gelar perkara. “Kami tadi pagi sudah melakukan gelar perkara, memanggil saksi-saksi, dan meminta pendapat saksi ahli. Dan kini telah menaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan”.
Telah diketahui sebelumnya bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Hal ini bermula atas laporan masyarakat ke pihak kepolisan terkait dengan dugaan penyimpangan tersebut. Dari hasil pertemuan antara Kasat Reskim Polres Tasikmalaya, menurut ketua LBH Ansor, Asep Abdul Rofik, “Padahal sepengetahuan kita, jikapun berdasarkan laporan masyarakat tentu pelapor tersebut harus membawa bukti-bukti yang cukup, dan pihak polisi wajib mengeluarkan STPL tadi. Tidak terbayang jika masyarakat hanya cukup dengan laporan (tanpa membawa bukti-bukti yang cukup) polisi bisa langsung lakukan eksekusi, sepertinya akan ada banyak kasus serupa di Kabupaten Tasikmlaya yang terungkap”. Tegasnya kepada Tim MediaDesa.id (5/18).
Dalam menyikapi terkait hasil dari audensi tersebut, maka LBH Ansor mendorong polisi untuk mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi di UPTD Kecamatan Salawu dengan barang bukti yang telah ditemukan oleh pihak kepolisan sebesar 1 M lebih. LBH Ansor juga akan terus berkomitmen dalam mengawal proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai bagian dari kontrol sosial, dan juga membuat legal opini berkaitan dengan analisa objektif tentang kasus tindak pidana korupsi Dana Bos UPTD Salawu yang melibatkan K3S itu. Karena dari hasil audiensi tadi, dianggap pihak kepolisian belum spesifik dan bias dalam penjelasannya bahwa kasus di UPTD Salawu itu jenis tindak pidana OTT atau bukan. Sekalipun di dapati barang bukti sejumlah uang.
Sementara prespektif publik LBH Ansor berpandangan dan berpendapat sama berdasarkan fakta-fakta yang ada, hasil kajian kasus dan kronologis kejadian teraebut; sudah termasuk dan memenuhi unsur tindak pidana OTT. Sebab dari hasli penyelidikan, pihak polisi telah menemukan barang bukti senilai Rp. 145 juta lebih yang diamankan dari (PP) yang merupakan K3S, Yang bersangkutan membawa uang tersebut dalam tas. PP pihak kepolisan lalu mengamankannya disuatu tempat saat tengah menunggu seseorang.
Setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut, Polres kembali mengamankan uang senilai Rp.650 Juta lebih dari Bedahara UPT. Selain itu juga pihak kapolres menemukan bukti baru penggunaan dana lebih dari Rp. 200 juta yang telah berpindah tangan. Jadi bila di totalkan lebih dari Rp. 1 Miliar.
Polres sendiri sejauh ini sudah memeriksa lebih dari 5 orang, baik dari K3S dan UPT. Hanya saja belum menetapkan tersangka dengan alasana Tindak Pidana korupsi ini memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Sementara itu tidak hanya mengamankan barang bukti uang senilai Rp. 850 juta lebih, Polres juga kembali mengamankan barang bukti lainnya, berupa buku tabungan, buku modul pelajaran, baner dan beberapa barang lainnya yang diduga diadakan dalam kegiatan fiktif.
Namun begitu, LBH ansor tetap bertahan dengan alasannya, seperti pernyataan terkahir ketua LBH Ansor, Asep Abdul Rofik kepada tim redaksi Media Desa, “jika kasus korupsi Dana Bos bukan OTT, tetapi berdasarkan laporan masyarakat maka pertanyaannya apakah pihak polisi membuat STPL (Surat Tanda Terima Pelaporan)?”. tukasnya dengan nada kecewa.
Usep Ruyani – MediaDesa.id

Baca Juga  1,8 Juta Warganet Dukung Petisi Korban Bullying dan Penganiayaan Anak
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close