Nasional

Audiensi PPDI, Ketua PC GP Ansor : Omong Kosong Membicarakan Gerbang Desa Jika Kesejahteraan Perangkat Desa tidak Ditunaikan!

MediaDesa.idTASIKMALAYA. Forum Peduli PPDI Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari PC GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya, LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, PBH Peradi Tasikmalaya, LKBH IAIC, beserta ratusan perangkat desa hari ini mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya guna menuntut hak-hak perangkat desa yang tak kunjung direalisasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Koordinator Forum PPDI Kabupaten Tasikmalaya Asep Muslim mengatakan, bahwa gerakan ini bukan sekedar menuntut tentang hak-hak perangkat desa, namun merupakan langkah konkrit dalam mewujudkan Gerbang Desa (gerakan membangun desa) yang menjadi slogan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

“Omong kosong membicarakan Gerbang Desa jika kesejahteraan perangkat desa tidak ditunaikan” ujar ketua GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya, saat membuka dialog di gedung DPRD kabupaten Tasikmalaya.

Sementara itu ketua ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya menuturkan bahwa forum peduli PPDI membawa 10 tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
“Dalam audiensi tadi bahwa forum peduli perangkat desa Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, SKPD terkait dan Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyepakati 10 tuntutan dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diberi waktu 1 x 30 hari untuk menyelesaikan dan merealisasikan tuntutan dari kami”.

10 tuntutan yang dibawa forum peduli PPDI Kabupaten Tasikmalaya :

  1. Pencairan siltap untuk ditentukan waktunya supaya serentak seluruh desa di Kabupaten Tasikmalaya atau selambat-lambatnya tanggal 5 di setiap bulannya sesuai dengan perbup nomor 29 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa.
  2. Nomor induk perangkat desa NIPD mohon segera direalisasikan sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2017 pasal 87 ayat 23.
  3. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mohon direalisasikan sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2017 pasal 287 ayat 1 tentang pengangkatan dan Perda Nomor 2 Tahun 2017 pasal 92 ayat 1 tentang pemberhentian.
  4. Tidak adanya perbedaan atau diskriminasi tetang 6 desa di Kabupaten Tasikmalaya Sesuai dengan keputusan Bupati Tasikmalaya tentang penetapan penghasilan tetap kepala desa thn 2018.
  5. Pencairan kredit sesuai dengan hasil musyawarah desa.
  6. BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan dibiayai langsung oleh APBD Sesuai dengan kesepakatan antara. Kemendagri dan pihak BPJS yang dijanjikan akan launching pada tanggal 8 Juni tahun 2018.
  7. Pengangkatan bendahara dan operator instruksi dari DPRD PKB sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang ppkd Terus bagaimana dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang ppkd yang tidak mencantumkan bendahara karena bendahara langsung dieksekusi oleh Kaur keuangan.
  8. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa mohon direalisasikan dari APBD sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2017 pasal 119 tentang penghasilan pemerintah Desa ayat 1 2 dan 3.
  9. Pagu anggaran direalisasikan sebelum pembuatan rkp desa .
  10. Pemda diminta untuk mengalokasikan sebesar 15% sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 pasal 3 dan 4.
Baca Juga  Hari Santri, ASN Pemprov Jabar Akan Kenakan Koko Sarung Berpeci

Asep Abdul Rofik juga menuturkan bahwa Forum peduli PPDI Kabupaten Tasikmalaya akan terus mengawal hasil kesepakatan tadi hingga benar-benar terealisasi, jika tidak merealisasikan seluruh tuntutan yang telah diajukan maka Forum peduli PPDI Kabupaten Tasikmalaya akan mendatangi Kantor Bupati Tasikmalaya dengan jumlah masa yang lebih besar serta akan menempuh jalur hukum. (Budi Hartono)

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close