Peristiwa

Bakorpakem Tetapkan SKB Ahmadiyah, PERADI Tasikmalaya Anggap Ceroboh

TASIKMALAYA – Baru-baru ini warga Jemaat Ahmadiyah Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan perlakuan yang tidak sejalan dengan misi pemerintah pusat dalam mewujudkan keadilan bagi semua. Mereka, merasa didiskriminasi dengan tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh Bakorpakem Kabupaten Tasikmalaya yang akan menutup Masjid Al-Aqso di Kp. Badakpaeh, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Pengurus JAI Kabupaten Tasikmalaya menerima SKB Bupati Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dandim 0612 Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya, yang dibawa oleh tim Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat) tanggal 4 April 2020.

Isi surat tersebut tentang Penolakan Renovasi Masjid, Pembangunan Menara dan Sarana Ibadah Serta Kegiatan Dakwah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kp. Badakpaeh, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Para pengacara, Organisasi Bantuan Hukum, Organisasi Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Tasikmalaya sangat menyayangkan tindakan tersebut.

Asep Rizal selaku koordinator menduga surat keputusan tersebut diterbitkan inisiatif dari tim pakem, bukan atas dasar adanya penolakan dari masyarakat.

” Sepatutnya kalau memang benar Surat Keputusan Bersama tersebut dikeluarkan atas dasar adanya keberatan dari masyarakat maka seharusnya surat keberatan dari masyarakat mendahului Rapat Koordinasi TIM PAKEM. Tapi yang terjadi disini adalah Rapat Koordinasi TIM PAKEM dahulu (tanggal 28 dan 29 Nopember 2019) kemudian ada surat keberatan dari masyarakat menyusul (tanggal 17 Desember 2019)” kata Asep Rizal.

Pelarangan Masjid di badak paeh, lanjut Asep, adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam merawat kebhinekaan, sesungguhnya ini menghianati pesan keberagaman yang ada di NKRI. Pemerintah mestinya tegas terhadap kelompok-kelompok anti NKRI yang masih berkeliaran karena mereka jelas menungganggu Tatanan kebhinekaan, sementara di Tasikmalaya justru yang merawat NKRI dianggap akan mengganggu.

Baca Juga :  Sunat Uang Bantuan Bencana, Kadus Ini Dipecat

Lalu, pada hari Senin (6/4/2020) JAI Singaparna mendapatkan undangan rapat dari Bakorpakem di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, namun pihak JAI memilih untuk menolak hadir dan memberikan tanggapan melalui surat.

Menurut Ketua DPD JAI Tasikmalaya, Nanang Ahmad Hidayat, undangan tersebut terkesan mendadak.

” Sebelumnya kami tidak diberitahu tujuan digelarnya pertemuan tersebut, kami sangat menyayangkan SKB tersebut, pihak JAI tidak pernah dilibatkan. Ternyata SKB tersebut dibuat 27 Januari 2020″ kata Nanang.

Ketua DPC Peradi Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi menilai SKB tersebut merupakan tindakan yang sangat gegabah.

” Indonesia adalah Negara Hukum, Sumber hukum tertinggi Negara Kesatuan RI adalah Pancasila dan UUD 1945. UUD dan Peraturan lain dibawahnya semuanya harus merujuk kepada Pancasila dan UUD 1945, dua sumber hukum tertinggi di NKRI tersebut” ujar Andi.

Menurutnya SKB tentang Ahmadiyah yang dibuat oleh Pemkab Tasikmalaya sangat bertentangan dengan SKB 3 Menteri (Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP – 003/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008, tentang : Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan Warga Masyarakat. Dalam 7 diktum SKB 3 Menteri sama sekali tidak ditemukan pelarangan perihal peribadahan dan kegiatan JAI di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya.

Ia meminta kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan jaminan kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah yang telah diatur dalan konstitusi UUD 45 pasal 28 E dan pasal 29 ayat 2. Dan meminta Pemkab Tasikmalaya untuk mencabut SKB larangan renovasi Masjid Al-Aqso.

Ketua Lakpesdam NU Tasikmalaya, Aip Syaiful Mubarok mengatakan bahwa aktivitas JAI yang bersebelahan dengan kantor NU tersebut tidak ada masalah.

” Bahwa kami melihat kegiatan yang dilaksanakan oleh JAI juga tidak pernah mengganggu lingkungan sekitar, bahkan kami melihat jemaah ahmadiyah selalu tertib dalam melaksanakan kegiatan” terang Aip.

Baca Juga :  Lomba Kampung Sehat Desa Cukangjaya Sehat Sukses Satukan Warga

Menurutnya, SKB yang dikeluarkan Pemkab Tasikmalaya bertolak belakang dengan SKB 3 Menteri No 3 Tahun 2008, yang mana dalam SKB tersebut sama sekali tidak ada pelarangan peribadahan dan kegiatan bagi Jamaah Ahmadiyah. Oleh karenanya, diharapkan Pemkab Tasikmalaya mencabut SKB tersebut.

Ia meminta Pemkab Tasikmalaya melalui Bakorpakem mengedepankan dialog yang baik dan bermartabat, sehingga terbangun kesepahaman yang baik sehingga hak-hak kewarganegaraan warga Jamaah Ahmadiyah Indonesia terlindungi sesuai konstitusi.

Di lain tempat, Ketua DPD KNPI Nana Sumarna meminta agar Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya fokus saja ke penanganan Covid-19.

” Pemkab Tasikmalaya seharusnya fokus menangani Covid-19, bukannya malah menyebarkan virus yang bisa menyulut kebencian ditengah-tengah masyarakat, apalagi dengan berusaha menutup Masjid Ahmadiyah dan melarang kegiatannya” jelas Nana.

(Mesa)

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: