DesaHukum

Banyak Kades Terjerat Hukum, LBH Ansor: Akibat dari Ketidaktahuan

TASIKMALAYA-Lembaga Bantun Hukum Ansor Kabupaten Tasikmalaya melakukan penyuluhan hukum dan Sosialisasi Gerakan Desa Sadar Hukum berbasis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja pada Kamis (4/7/2019)

Penyuluhan hukum dan Sosialisasi Gerakan Desa Sadar Hukum berbasis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ini merupakan bagian tindak lanjut dari kerjasama antara LBH Ansor dengan pemerintah Desa Sukasukur pada bulan September 2018 lalu.

Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik menilai, pemerintahan desa saat ini banyak yang kurang memahami tentang administasi dan tata kelola keuangan. Maka tidak heran, saat ini banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum baik di kepolisian maupun kejaksaan.

“Sekarang banyak persoalan Kepala Desa yang kaitannya dengan berujung atau sedang dalam proses hukum. Dan ini penting untuk mereka,”katanya

Asep menilai, terjeratnya Kepala Desa dengan urusan hukum di antaranya dipengaruhi oleh faktor ketidaktahuan kepala desa dalam mengelola pemerintahan baik dari segi administrasi maupun keuangan.

Lebih lanjut Asep mengatakan, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Anak maupun Inspektorat melakukan penyuluhan dan pengawasan yang berkala.

“Kita membantu desa untuk mencari solusi dalam kaitanya dengan bagaimana tata kelola baik administrasi maupun keuangan. Saya menilai pengawasan dan penyuluhan dan Pemkab tasikmalaya sangat kurang, ” papar Asep.

Kasatreskrim Polres Tasikmalaya AKP Pribadi dalam sambutannya mengapresiasi langkah yang dilakukan LBH Ansor kabupaten Tasikmalaya, Pribadi menilai penyuluhan hukum seperti ini seharusnya dilakukan di seluruh desa di Kabupaten Tasikmalaya

“Sebaiknya tidak hanya di 20 desa, APDESI seharusnya meminta pemerintah untuk memfasilitasi LBH Ansor untuk melakukan penyuluhan hukum di seluruh desa di kabupaten Tasikmalaya, karena penyuluhan hukum seperti ini sangat dibutuhkan”

Baca Juga  Ketua PPP Romahurmuziy Ditangkap KPK di Surabaya

Dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Sukasukur Agus Santani dalam sambutannya turut pula menjelaskan terkait permasalahan yang saat ini sedang dihadapinya.

Agus mengatakan kasus yang saat ini sedang diproses di kejaksaan negeri Tasikmalaya merupakan akibat dari ketidaktahuannya terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan sehingga mengakibatkan kesalahan dalam mengeluarkan kebijakan

“Itu murni dari ketidaktahuan saya, yang awalnya dari titik A kita robah jadi ke titik B, dan saya tidak tahu bahwa itu menyalahi aturan, oleh karena itu pada kesempatan ini kita meminta LBH Ansor untuk memberikan pemahaman kepada kami terkait dengan hukum dan tata kelola keuangan dan pemerintahan desa agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama”pungkasnya

Penulis: Budi

Editor: Mesa

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close