Ragam

Bedah Film ‘Atas Nama Percaya’ Maknai Keberagaman

TASIKMALAYA – Aliansi Bantuan Hukum dan Masyarakat Sipil menggelar nonton bareng film ‘Atas Nama Percaya’ sekaligus membedah isi yang tersiratnya di Cafe Bengkel Jajanan, Kudang, Cipakat Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya 4 Februari 2020.

Film ini dibuat hasil kerjasama antara CRCS UGM dan Watch Doc yang juga creator film dokumenter Sexy Killer yang viral tahun lalu.

Dikatakan Usama Ahmad Rizal, ketua Aliansi Bantuan Hukum dan Masyarakat Sipil bahwa film ini menceritakan tentang aliran kepercayaan, tentang diskriminasi kelompok lain terhadap kelompok tertentu yang menganggapnya sesat.

Acara ini terselenggara atas kerjasama beberapa pihak, yakni Lakpesdam NU Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Forum Bhineka Tunggal Ika Tasikmalaya, Gumati Foundation, LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, IPNU, KMRT, PMII, IMM, LKBH IAIC, dan Gusdurian.

Menurut Dr. Samsul Maarif selaku Film Research Coordinator dan Direktur CRCS UGM sebagai narasumber acara mengatakan generasi muda harus merawat keberagaman ini.

” Isu ini adalah isu kebangsaan, saya kira NU dan generasi muda terus merawat kekayaan bangsa ini” kata Samsul.

Sehingga menurutnya agama menjadi alat penekan bagi mereka.

” Agama telah menjadi alat infiltrasi kelompok tertentu untuk menekan kelompok lain”, kata Samsul.

Faktanya agama yang kita tahu, berasal dari bahasa Sansekerta, India. Agama yang disebut dalam pasal 29 itu belum konkrit mengarah kemana ketika departemen agama itu berdiri. Baik itu islam, Kristen dan katolik.

Hindu Budha yang menjadi pemilik kata agama itu, baru diakui pada tahun 1960, setelah 16 tahun bisa menyesuaikan dirinya agar bisa diakui.

Narasumber kedua, Aip Saipul Mubarok yang juga Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Tasikmalaya menegaskan sikap diskriminatif itu tercipta oleh sejarah.

Baca Juga :  Sulit Nikah di KUA, Satu Keluarga Jamaah Ahmadiyah Ucapkan Kalimat Syahadat

” Stigmatisasi kepercayaan merupakan PR besar kita bersama, kita diajak tenggelam dalam narasi yang apik. Ini adalah bentuk konstruktif politik kesejarahan” kata Aip.

Tahun 1952 Departemen Agama mendefinisikan bahwa yang namanya harus memuat beberapa kategori, adanya tuhan, adanya kitab suci dan adanya nabi. Sehingga bisa dikatakan seolah diskriminasi di kita itu diundang-undangkan.

Karena mereka, lanjut Aip, yang selama ini pemegang teguh kepercayaan, terintimidasi dengan adanya sekat-sekat ini.

” Saya pikir solusi terakhir dari semua ini adalah NU, karena NU sedari dulu sudah selesai dalam persoalan ini” ujarnya.

Narasumber ketiga, Asep Abdul Rofik Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, mengatakan bahwa keberagaman merupakan sunatulloh.

” Negara kebingungan ketika sudah berbicara intoleransi yang terjadi selama ini” kata Asep.

Yang kemudian kata Asep, negara sibuk mengurus hal yang remeh temeh, namun hal-hal yang lebih vital yakni agama belum selesai.

Dari film ini kita bisa jadi langkah awal menjadi jalan diskusi agar menjadi solusi bagaimana agar para pemegang aliran kepercayaan bisa mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, kata Zamzam selaku moderator acara.

Penulis : Mesa

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: