Benang Kusut Korupsi Desa Cipakat, LBH Ansor Temui APH

oleh -
Foto : LBH Ansor mendampingi Pelapor di Polres Tasikmalaya

TASIKMALAYA – Kasus korupsi Dana Desa TA II 2017 yang melibatkan Kepala Desa Cipakat kecamatan Singaparna tak kunjung selesai, pasalnya AG yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 11 Januari 2019 sampai saat ini belum ditahan oleh Aparat Penegak Hukum baik Polres Tasikmalaya ataupun Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, bahkan AG masih belum dinon-aktifkan oleh pemerintah daerah kabupaten Tasikmalaya hingga saat ini.

Melihat hal tersebut Ketua Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik, SH mempertanyakan keseriusan Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus Desa Cipakat ini. Bahkan pihaknya berencana mengadukan permasalahan ini ke Propam Polda Jabar dan Komisi Kejaksaan.

“Apabila kasus Korupsi Cipakat tidak ditangani secara serius baik oleh APH maupun Bupati Tasikmalaya maka LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya dalam waktu dekat berencana akan melaporkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan ke Propam Polda Jabar dan Komisi Kejaksaan agar mendapatkan perhatian dan pantauan atas penanganan kasus tindak pidana koruspsi Kepala Desa Cipakat beserta kasus-kasus lainnya yang sedang ditangani oleh pihak APH tersebut,” ujar Asep.

Tak hanya itu, menurutnya NU Ranting Cipakat sebagai pelapor juga akan membentuk Forum Penyelamat Penegakan dan Supremasi Hukum Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan gerakan ke Bupati Tasikmalaya dan DPRD kabupaten Tasikmalaya.

“Kemudian NU Ranting Cipakat beserta tokoh-tokoh Cipakat berencana mengkonsolidir OKP, Ormas dan massa membetuk Forum Penyelamat Penegakan dan Supremasi Hukum Kab. Tasikmalaya untuk melakukan gerakan ke Bupati Tasikmalaya dan DPRD terkait adanya pembiaran dan tidak adanya tindakan tegas peberhentian sementara terhadap Kepala Desa yang sudah berstatus tersangka tindak pidana korupsi sesuai Perda No 2 Tahun 2017 Desa Pasal 77 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa,” terangnya.

Hari ini Pengurus NU Ranting beserta Tokoh-tokoh Cipakat didampingi LBH Ansor Kab. Tasikmalaya mendatangi Polres Kabupaten Tasikmalaya, Kajari Kabupaten Tasikmalaya dan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya mempertanyakan perkembangan kasus Cipakat.

Baca Juga :  Sempat Ditolak, Polres Tasikmalaya Kota Terima Laporan

Senada dengan Asep, Ketua Peradi Tasikmalaya Andi Ibnu Hadi, SH mengatakan Aparat Penegak Hukum baik Polres Tasikmalaya maupun Kejaksaan Negeri Tasikmalaya telah mengabaikan hak warga negara jika tidak segera memberikan kepastian hukum bagi tersangka.

” Menurut saya dalam hal ini harus ada kepastian hukum bagi tersangka, dengan ketidak jelasan proses hukum berarti aparat penegak hukum telah melanggar hak asasi manusia, sudah mengabaikan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diprintahkan pasal 28 undang-undang dasar 45. Hal ini tidak hanya merugikan pelapor saja tetapi juga tersangka,” ujar Andi.

Bahkan pihaknya mendorong LBH Ansor sebagai kuasa hukum pelapor untuk melaporkan aparatur penegak hukum seperti ke propam polda jabar atau kejaksaan ke komisi kejaksaan karena diindikasi adanya menyalahgunakan kekuasaan.

“Bisa jadi dalam hal ini aparatur penegak hukum telah menyalahgunakan kekuasaan abuse of power atau deternemen depourvoir, bila saja telah mengabaikan ketentuan hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelapor atau juga tersangka yaitu dengan cara melaporkan aparatur penegak hukum seperti ke propam polda jabar atau kejaksaan ke komisi kejaksaan,”

Namun menurut Andi terkait pemberhentian tersangka dari jabatannya sebagai Kepala Desa persoalannya ada di penegak hukum.

“Akar persoalannya ada di aparat penegak hukum karena sejauh ini belum jelas mendudukan posisi tersangka, karena tersangka dimaksud adalah bukan hanya ditetapkan dalam tahapan penyedikan tapi pada tahap pra penuntutan, artinya telah mendapat P21 dari kejaksaan”, pungkasnya.

Penulis : Budi
Editor : Mesa

Berikan komentar