Ekonomi

Berikut Tiga Upaya Pemulihan Ekonomi Desa Pasca Covid-19

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abul Halim Iskandar jadi pembicara kunci Webinar yang digelar Universitas Indonesia dengan tema Resiliensi Masyarakat Desa dalam Pandemi Covid-19 pada Senin (6/7/2020).

Menteri Halim mengatakan, ada tiga hal yang dilakukan Kementerian yang dipimpinnya terkait upaya resiliensi atau kemampuan adaptasi di era pandemi Covid-19. Pertama, aspek sosial yang ditekankan pada hidup gotong royong di desa dengan segala konsekuensi dari pembangunan yang dilakukan

“Berbagai kritik, saran dan pertimbangan termasuk kekhawatiran terhadap menurunnya sikap dan prilaku Gotong royong di desa terus kita antisipasi agar nilai luhur yang luar biasa ini tidak terjadi penurunan yang tidak kita inginkan,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Itulah, kata Gus Menteri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) selalu menggunakan diksi gotong royong untuk penyelesaian dan penanganan berbagai permasalahan di desa dan pedesaan. Termasuk di dalamnya konteks Desa Lawan Covid-19, dimana Kemendes PDTT membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan prinsip kerja gotong royong.

Hal kedua berkaitan kesehatan dengan berbagai kegiatan termasuk upaya penanganan dan pencegahan meski pada level desa harus sesuai dengan skala kemampuan desa. Olehnya, desa hanya diberikan ruang penanganan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang didefinisikan sederhana, siapapun mereka yang pulang dari rantau atau pulang dari daerah merah maka dimasukkan kategori ODP.

Kemudian yang ketiga, ekonomi diklasifikasi menjadi dua. Pertama, terkait bantalan ekonomi di desa dan reborn terkait upaya percepatan pasca pandemi Covid-19 yaitu dengan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

BLT Dana Desa telah tersalurkan di 74.835 desa dari 74.953 desa yang berarti tidak seluruh desa memang terdampak secara ekonomi. Ada 61 desa yang tidak salurkan BLT karena dilakukan pendataan dan dibawa Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tidak ditemukan warga yang layak diberikan BLT Dana Desa

Baca Juga :  Kampung Cirangkong Dilatih Jadi Pengusaha Oleh ISBI

Ada juga kasus lain, misal di Kabupaten Malang ada desa pada hakekatnya realitas secara ekonomi ada beberapa warga yang memenuhi syarat peroleh BLT Dana Desa, namun ada kegotong-royongan di desa itu mereka sepakat Dana Desa tidak dikeluarkan untuk BLT. Seluruh beban warga yang terdampak ekonomi ditanggung bersama-sama warga masyarakat desa itu.

“Ada juga yang sampai hari ini belum selesai dalam persoalan administrasi. Ini tentunya kewenangannya ada di Kemendagri, diharapkan 57 Desa yang belum salurkan Dana Desa dan BLT bisa tuntas pada Juli ini,” kata Gus Menteri.

Total desa hari ini 71.943 desa atau setara 96 persen dari desa yang salurkan BLT. Yang paling menarik lagi, adalah bahwa penerima BLT Dana Desa sebesar 31 persen atau sebesar 2.306.832 dari 7.689409 KPM adalah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Terkait upaya reborn bidang ekonomi, langkah pertama yang dilakukan oleh Kemendes PDTT adalah lakukan registrasi ulang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hingga saat ini, telah di data sebanyak 51 ribu BUMDes yang dikoordinir oleh Kemendes PDTT. Dari data itu, sekitar 38 ribu BUMDes lakukan aktifitas transaksi perdagangan.

“Namun, semua BUMDes itu selama pandemi Covid-19 itu mati suri maka itulah kita upayakan bangunkan kembali dengan berbagai ikhtiar,” kata Gus Menteri.

Hingga saat ini, kata Gus Menteri, sudah ada sekitar 17.571 BUMDes yang telah lakukan registrasi ulang. Setelah itu, Kemendes PDTT bakal lakukan pendampingan dengan merujuk pada tatanan hidup baru (New Normal) yang diakhiri dengan digitalisasi BUMDes.

“Selanjutnya, Kemendes juga lakukan registrasi Desa Wisata yang akhirnya dilakukan digitalisasi Desa Wisata. Hal ini penting dilakukan karena ada basis ekonomi disitu,” kata Gus Menteri.

Baca Juga :  Bagaimana Cara Membina Koperasi Syari'ah?

Kemendes PDTT, lanjut Gus Menteri, juga lakukan pendampingan berbagai UMKM yang bersinergi dengan BUMDes agar bisa melakukan proses pemasaran online di seluruh daerah termasuk di desa-desa tertinggal.

Penulis : Firman/Humas Kemendes PDTT
Foto : Wening

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: