Opini

Cacatnya Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Pansos Politisi Busuk

Oleh: Budi Hartono (Pengurus Lakpesdam NU Kabupaten Tasikmalaya)

Public beberapa hari terakhir dibuat resah dengan disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta kerja, hampir seluruh media masa memberitakan terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, gelombang unjuk rasapun menggema diseluruh antero negeri, begitu pula dengan gelombang protes di media social, hetag #tolakUUCiptaKerja sempat menjadi trending topic di media social twitter beberapa hari ini, bahkan hampir semua akun yang ada di media social facebook penulis menyuarakan penolakannya terkait undang-undang ini.

Beberapa tokoh politik lebih dulu mengonfirmasi penolakannya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Fraksi PKS misalnya, sehari sebelum disahkan oleh DPR telah lebih dulu menolak, begitupun Fraksi Demokrat yang melakukan drama walk out dari sidang paripurna untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa mereka menolak undang-undang ini, disusul statemen beberapa tokoh politik lainnya yang seolah-olah ingin menghindar dari tuduhan penghianat rakyat.

Penulis sendiri sedikit ragu apakah para buruh dan mahasiswa serta pemilik akun medsos yang melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini telah memahami secara keseluruhan Undang-Undang Cipta Kerja, atau termakan hoax yang dibuat oleh orang yang berkepentingan semata, hal ini terbukti dengan adanya rilis dari akun resmi media social DPR RI yang menyatakan bahwa ada 12 hoax terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Penulis mencoba merunut apa yang menjadi permasalahan dari kejadian ini, walaupun penulis sadar dengan keterbatasan pengetahuan penulis tidak mungkin dapat tergambarkan seluruhnya.

Pertama terkait Omnibus Law. Omnibus Law pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato pertamanya setelah dilantik oleh MPR RI menjadi Presiden Republik Indonesia Priode 2019-2024. Ia menyebut bahwa Omnibus Law ini akan menyederhanakan kendala regulasi yang dianggap belibet dan panjang.

Omnibus sendiri berasal dari bahasa latin yang berarti banyak, Omnibus Law bersifat lintas sektoral, banyak yang menyebutnya sebagai undang-undang sapu jagat, artinya merubah seluruh undang-undang yang berkaitan dengan focus pemerintah. System pembuatan undang-undang yang mengambil metode Omnibus Law inipun baru pertama kali dilakukan di Indonesia, bahkan Omnibus Law tidak ada dalam Undang-Undang 15 tahun 2019 dan Undang-Undang 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini yang memicu beberapa tokoh menyatakan bahwa pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja cacat prosedur dan hal ini pula yang mendasari beberapa tokoh mengatakan undang-undang ini terkesan dipaksakan.

Baca Juga :  Gerbang Desa, Desa Mengepung Kota dan Strategi Politik Pilgub Jabar

Dalam Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah terfokus pada penyelesaian masalah pengangguran yang ada di Indonesia sehingga pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya dengan meringkas seluruh regulasi terkait perpajakan, investasi, cipta lapangan kerja dan UMKM. Niat dari pemerintah memang baik, namun niat baik ini bagusnya dijalankan dengan preosedur yang baik pula.

Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap menyengsarakan kaum buruh, karena ada beberapa pasal dalam Undang Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak kepada buruh, seperti pasal 81 terkait jangka waktu perjanjian kerja, pasal 79 yang mengatur istirahat pekerja dan pasal 88 terkait upah pekerja.

Beberapa keresahan masyarakat terait pasal-pasal diatas sebenarnya telah dijawab oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah di akun resmi Kemnaker, walaupun penjelasan dari Menaker ini tidak membuat public puas sehingga sebagian memilih turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya.

Ketiga terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial. Banyak yang merasa dihianati oleh DPR, bahkan public curiga DPR dan Pemerintah ‘kongkalingkong’ dalam pengesahan undang-undang ini. Bagaimana tidak, di tengah bencana non alam covid-19 yang hari ini menghantui masyarakat, Pemerintah dan DPR malah mengesahkan undang-undang yang tidak ada kaintannya sama sekali dengan permasalah yang sedang dihadapi. Hal ini yang memancing banyak pertanyaan dibenak public, apa urgensi disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja di tengah Pandemi?

Pertanyaan ini dijawab oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam salah satu acara televisi, ia mengatakan bahwa ada 7 juta masyarakat Indonesia yang siap mencari lapangan pekerjaan eksisting, ditambah 2,9 juta setiap tahun angkatan kerja, bahkan setelah covid-19 ada sekitar 7 juta pekerja mendapatkan PHK, jadi ada sekitar 16,9 juta rakyat Indonesia yang hari ini mencari lapangan pekerjaan, dan Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap menjadi solusi.

Baca Juga :  Idul Fitri Ditengah Pandemi

Tiga poin inilah (menurut pandangan penulis) yang membuat resah seluruh rakyat Indonesia terkait disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam hal ini penulis hanya berharap semua pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin dan dengan prosedur yang berlaku. Pemerintah dan DPR yang paling bertanggungjawab dalam pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya dapat mengevaluasi dari kejadian ini, jangan sampai rakyat kembali merasa dibohongi dengan terbitnya undang-undang dengan tergesa-gesa. Pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam sebuah regulasi harus lebih intens lagi, juga perlu dibuat regulasi terlebih dahulu terkait Omnibus Law sehingga ada prosedur yang jelas dalam pembuatan Omnibus Law, kalau boleh meminjam istilah Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar “buat dulu alat masaknya“.

Para buruh dan mahasiswa sebaiknya mengambil jalur konstitusi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak memihak kepada rakyat sehingga meminimalisir terjun ke jalanan apalagi dengan disertai aksi anarki, ditambah lagi bangsa kita sedang berusaha menurunkan kasus positif corona, menurut penulis lebih baik kita melakukan perlawanan dengan cara judisial review ke Mahkamah Konstitusi.

Dan terakhir untuk para netizen sebaiknya lebih hati-hati dalam mengambil informasi, sadarilah bahwa di era refolusi industry 4.0 ini orang lebih mudah dibohongi dan lebih mudah diadu domba terutama dengan berita palsu atau hoax. Banyak orang yang berkepentingan dalam kejadian ini, terutama para politisi, sehingga tidak sedikit dari mereka yang sengaja memanfaatkan momen kepanikan masyarakat untuk panjat social (Pansos) dengan menaikan rating partainya dan menjatuhkan yang lainnya. Bahkan ada juga yang membuat hoax atau berita bohong dan memprovokasi masyarakat untuk memuluskan kepentingannya. Wallahu a’lam

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: