Hukum

Dana 100 M Pemkab Tasikmalaya untuk Covid-19 Jangan Sampai Ditilap

TASIKMALAYA – Pandemi Covid-19 mendesak hampir seluruh negara di dunia untuk membuat beberapa kebijakan-kebijakan baru untuk penanganannya. Terutama dalam hal penganggaran dana yang tidak sedikit.

Bahkan, Presiden Jokowi melalui Perppu-nya sudah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah bijak mengatasi wabah ini, karena selain akan berdampak pada kesehatan warga, juga berdampak pada perekonomian nasional.

Namun di balik pengalokasian anggaran dari pusat hingga daerah tersebut, perlu adanya pengawasan yang intensif. Azis Aptira, menanggapi hal tersebut.

” Hal itu perlu adanya pengawasan dan pengawalan terhadap dana alokasi khusus untuk penanganan covid-19 ini, apalagi dana yang siap dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sekitar Rp. 100 milliar” kata Azis, seorang pengacara muda asal Tasikmalaya.

Di Kabupaten Tasikmalaya, saat ini terdapat 454 orang masih dalam pemantauan (ODP) dan 9 orang lainnya pasien dalam pengawasan (PDP).

Ia khawatir dana tersebut dimanfaatkan segelintir oknum untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

” Jangan sampai nanti ada oknum yang mencoba melakukan penyelewengan terhadap dana tersebut, dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999″ terangnya.

Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: “setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 Juta dan paling banyak Rp. 1 Milliar”.

Ia menuturkan meskipun KPK telah menerbitkan surat edaran No. 8 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan virus covid-19 terkait dengan pencegahan Tindak Pidana Korupsi tersebut tetap harus diawasi oleh semua pihak.

Baca Juga :  Ridwan Kamil Disebut dalam Sidang Suap Meikarta

” Meskpun demikian, tetap, anggaran tersebut perlu adanya pengawalan dini oleh masyarakat untuk mendorong pemerintah yang ada di daerah supaya adanya transparansi anggaran khusus penanganan covid-19″ tutupnya.

(Mesa)

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: