Peristiwa

Dana Hibah Pemkab Tasik 2017 Rp 197,3 Miliar Berpotensi Disalahgunakan

TASIKMALAYA – Dana Hibah yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 berpotensi disalahgunakan. Selain yang sedang disidik Polda Jabar perihal potongan pada sejumlah Pesantren, terdapat juga sejumlah temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam Laporan Representasi Manajemen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 2017 yang ditandatangani Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto tertanggal 23 Mei 2018 disebutkan besaran Dana Hibah yang sudah digelontorkan sebesar Rp 194,9 miliar dari total yang dianggarkan Rp 197,3 miliar.

Namun dari Rp 194,9 miliar tersebut, BPK menemukan potensi penyalahgunaan, penggunaan dan tidak sesuai peruntukkannya sebesar Rp 2,04 miliar.

Meski demikian, empat lembaga yang disebut BPK yakni Sekretariat KORPRI, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang, FKDT, BKPRMI dan KONI telah mengembalikan temuan tersebut sekira Mei 2018.

Berikut Potensi Penyalahgunaan, Penggunaan dan Potensi Tidak Sesuai Peruntukkan Dana Hibah tersebut :

1. Sekretariat Korpri menerima hibah dari APBD 2017 sebesar Rp 6,5 miliar melalui SP2D dengan Nomor 0373/LS/BLH/2017 tanggal 10 Mei 2017. Sekretariat Korpri telah melaksanakan kegiatan sesuai ajuan proposal dana hibah. Namun per tanggal 31 Desember 2017 terdapat sisa dari hibah tsb sebesar Rp 356,1 juta. Dan tanggal 31 Mei 2018, Sekretariat Korpri telah menyetorkannya ke Kas Daerah.

2. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kab Tasikmalaya menerima hibah Rp 1,5 miliar dari APBD Rp 450 juta, dan APBD Perubahan Rp 1,05 miliar. Terdapat saldo sisa penggunaan Rp 40,6 juta dan telah disetor ke kas daerah pada 21 Mei 2018.

Tak hanya itu dari Rp 1,05 miliar tadi, terdapat Kegiatan Pramuka Cabang Kabupaten Tasikmalaya yang melewati tahun anggaran 2017. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan atas penerimaan hibah tahap II tgl 27 Desember 2017 Rp 1,05 miliar.

Baca Juga  Pers PMII, Kalau Tidak Ada Penyelewangan Bukan Indonesia

Atas dana yang diterima tersebut terdapat BKU per 31 Desember 2017 ada pengeluaran sebesar Rp 159, 3 juta sehingga sisa yang belum digunakan sebesar Rp 890,6 juta.

3. Ada Penggunaan Dana Hibah tidak Sesuai Peruntukkan di Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) yang menerima hibah sebesar Rp 8,94 miliar. Dana tersebur cair sekaligus pada 4 Mei 2017 dengan Nomor SP2D 0370/LS/BLH/2017.

Hasil pemeriksaan terdapat ketidaksesuaian kegiatan dengan yang diajukan dalam proposal pengajuan yaitu kegiatan verifikasi dan validasi pelaporan oleh Koordinator FKDT tingkat Kecamatan sebesar Rp 128,4 juta.

Kemudian di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) yang menerima hibah sebesar Rp 3,63 miliar. Dana tersebut dicairkan secara bertahap tanggal 4 Mei dan 19 Juni 2017.

Terdapat kegiatan yang tidak sesuai peruntukkannya sebagaimana dalam proposal pengajuan hibah yakni Festival Anak Soleh Tingkat Kabupaten Tasik Rp 200 juta, Festival Anak Soleh Tingkat Jawa Barat Rp 200 juta, Rakerda II Pengurus DPD dan DPK Rp 100 juta dan Jambore Remaja Masjid WADA 5 Rp 200 juta. Total Rp 700 juta.

Ketua BKPRMI, AR dalam keterangannya kepada BPK bahwa kegiatan itu telah disetujui Kabag Kesra melalui NPHD Nomor 900/nphd/0342/kesra/2017 tanggal 26 April 2017.

4. Penggunaan Dana Tidak Sesuai Dengan Tujuan Hibah di KONI Kabupaten Tasikmalaya yang pada 2017 menerima hibah sebesar Rp 5,9 miliar. Proses pencairan beberapa tahap yakni 15 Maret Rp 3,35 miliar, 22 Juni Rp 500 juta, 10 September Rp 100 juta, 7 Desember Rp 500 juta dan 19 Desember 2017 Rp 1,45 miliar.

Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana dalam proses pengajuan sebesar Rp 60,87 juta yang digunakan untuk biaya pengobatan, biaya bantuan atas saudara KONI yang sakit, meninggal dan menikah.

Baca Juga  Beredar Video Bawaslu Kota Tasik Dangdutan Seksi

Namun KONI telah menyetorkan ke Kas Daerah pada 8 Mei 2018 sebesar Rp 60,87 juta tadi. (Mesa)

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close