Desa

Desa Berbasis Hak Ekologis, Apa itu?

MEDIA DESA INSTITUTE – Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan peluang besar bagi terwujudnya agenda pelestarian lingkungan hidup. Selama ini Desa cenderung dirugikan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam (SDA), baik oleh pemerintah maupun korporasi, kini mendapat kesempatan besar menyelesaikan persoalan lingkungan hidup. Kewenangan desa untuk mengatur dirinya sendiri menjadi modalitas besar dalam penyelamatan ekologi yang selama ini kerap mendera desa.

Misalnya, dalam sebuah Focus Group Discussion Desa Berbasis Hak yang dilakukan oleh Media Desa Institut (MDI) Tasikmalaya, beberapa beberapa paralegal Desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, mengungkapkan kerusakan ekologis di daerah mereka. Mereka mengeluhkan bahwa selama ini tidak berdaya menolak praktek penggalian pasir Galunggung yang banyak merugikan para petani dan peternak ikan. Warga pernah melakukan terhadap aktivitas penggalian pasir tersebut tersebut, tapi, karena perusahaan sudah mengantongi “izin” dari pihak supra-desa, akhirnya desa dan masyarakat tidak bisa menolak kehadiran mereka. Mereka paham betul bahwa limbah penambangan pasir sejatinya merusak lingkungan hidup. Desa akhirnya mereka tidak berdaya.

Persoalan lingkungan, seperti dikisahkan di atas, akan lebih mudah diselesaikan ketika undang-undang Desa yang diimplementasikan sepenuhnya. Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah ditegaskan bahwa, “Desa memiliki kewenangan menentukan nasibnya sendiri, mengelola aset, termasuk kekayaan alam desa, yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga”. Melalui musyawarah desa (musdes), warga Desa bisa menolak investasi atau eksploitasi aset desa yang dianggap merugikan.

Dengan demikian, desa dapat memanfaatkan musdes yang berisi perwakilan semua unsur desa, agar semua keputusan desa dapat aspiratif dan mencerminkan kehendak semua warga. Melalui musdes, warga bisa memiliki posisi tawar, bahkan menolak pihak mana pun, termasuk supra-desa, yang mengancam kelestarian lingkungan desa. Perusahaan, pabrik, dan investor apa pun yang mendatangkan musibah bisa dengan mudah dihentikan oleh desa.

Baca Juga :  Juarai Liga Desa Nusantara, Cidadap Maju ke Tingkat Provinsi

Sebagai catatan kritis, berkenaan dengan musdes ini perlu dipastikan bahwa forum ini menjadi arena dan institusi strategis milik rakyat desa dalam menentukan masa depan desa. Bagaimanapun, belajar dari pengalaman di tingkat daerah dan nasional, forum sejenis musdes masih rentan dibajak oleh kelompok tertentu demi kepentingannya. Karena itu, diperlukan komitmen dan perjuangan warga desa guna memastikan semangat transformasi desa agar sesuai dengan harapan.

Sebuah tantangan yang perlu dijawab saat ini yaitu menginplementasikan Undang-undang Desa yang ditopang dan sinkron dengan aturan-aturan turunannya, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa dan PP Nomor 22 tentang Perubahan atas PP No 60/2014 tentang Dana Desa. Dalam rangkaian regulasi itu masih mengandung banyak kelemahan. Regulasi turunan tersebut belum senapas dengan Undang-undang Desa. Pasal-pasal yang menyinggung kearifan ekologis belum diterjemahkan secara konkret oleh PP 43/2014. Revitalisasi kearifan lokal untuk memastikan bekerjanya sistem kehidupan sosial ramah lingkungan dan berkelanjutan belum jelas tergambar dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang menuai banyak kritik tersebut. Kearifan seperti itu kerap diabaikan oleh pihak luar yang mengeksploitasi keberlipahan SDA desa. Demikian halnya tantangan lainnya, karena Undang-undang Desa relatif baru, tentu saja belum banyak daerah yang mempersiapkan diri, termasuk menyiapkan regulasi turunannya di level lokal.

Hambatan lainnya yang tidak kalah serius dalam mengimplementasikan Undang-undang Desa adalah kebanyakan warga desa tidak memahami isi kebijakan hukum tersebut. Sosialisasi oleh pemerintah daerah dirasa belum memberi pemahaman utuh. Pada umumnya, masyarakat baru menangkap sepotong-sepotong. Sebagai contoh, soal transfer dana desa langsung dari pemerintah pusat (APBN), cara mengelola dan orientasi pembangunan yang menjadi tujuan pembaruan desa.

Baca Juga :  Walikota Tasikmalaya Putuskan Lockdown Lokal

Di situlah warga perlu menyadari hak-haknya yang diamanatkan UU Desa. Begitu pula pemerintah supra-desa, kemudian perguruan tinggi, ormas, dan LSM dapat mengambil peran membantu mensosialisasi substansi aturan nasional itu. Perguruan tinggi bisa menggelar program kuliah kerja nyata (KKN) tematik, yang menyentuh substansi UU Desa. LSM bisa mengarahkan program peningkatan kapasitas aparatur desa.

Saat ini kesempatan melakukan pembaruan desa yang ramah lingkungan atau keadilan ekologis kini makin terbuka. Apabila saja desa mampu memanfaatkan kewenangan dan dipandu oleh partisipasi kritis warga dalam memanfaatkan arena-arena strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan, peluang desa menyelesaikan persoalan-persoalan ekologis dapat diwujudkan. Dalam keadaan demikian, semestinya desa desa dapat mengantisipasi dan mencegah agar kewenangan itu tidak dibajak oleh elite lokal dan kaum oligarki, sehingga terhindar dari ancaman baru. Inilah momentum penting bagi desa sebagai kekuatan lokal bagi penyelamatan ekologi masa depan.

(AIH)

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: