Peristiwa

Di Kota Tasik Pun Dana Hibah Dan Dinas PUPR Bermasalah

TASIKMALAYA – Jika tempo lalu ramai potongan dana hibah dan penggeladahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, ternyata di Kota Tasikmalaya pun sama.

Namun Penyidik belum bertindak mengarah pada tindak pidana meski BPK RI menemukan sejumlah kejanggalan pengelolaan keuangan.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017, ditemukan pokok ketidakpatuhan terhadap pengelolaan keuangan. Yakni adanya dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan penerima sebesar Rp 2,29 miliar serta penggunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp 296,5 juta.

Begitupun di Dinas PUPR, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 608,3 juta dan merekomendasikan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman agar memberi sanksi pada penerima hibah serta kepada PPK dan Panitia Pengadaan Dinas PUPR.

Untuk dana hibah bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya menyalurkan dana hibah kepada 575 penerima hibah sebesar Rp 65,2 miliar serta ke tujuh lembaga vertikal sebesar Rp 4,8 miliar.

Namun saat diperiksa BPK berdasar dokumen pertanggungjawaban, masih terdapat 83 penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban denga total Rp 2,9 miliar.

Sementara di Dinas PUPR ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang dibagi dalam Bidang Jembatan Jalan dan Bidang Sumber Daya Air.

Yang dibidang jembatan jalan yakni peningkatan Jalan SL Tobing sebesar Rp 151,2 juta, pemeliharaan berkala Jalan KHZ Mustofa Rp 104,9 juta, Jalan Paseh Rp 60,3 juta, Jalan Cigunder Tamansari Rp 45 juta, Jalan Cioray Tamansari Rp 30,4 juta, Jalan Sukaratu Rp 2,6 juta.

Adapun bidang sumber daya air yakni kekurangan volume pada pembangunan saluran dalem suba Rp 81,7 juta, Sungai Cidukuh Paket 5 Rp 31,1 juta, Sungai Cidukuh Paket 6 Rp 21,5 juta, Jaringan Irigasi Cibeureum Paket 2 Rp 18,7 juta, Sungai Cilamajang Rp 18,5 juta, Irigasi Bengkok Paket 2 Rp 15,5 juta, Irigasi Bengkok Paket 1 Rp 13,5 juta, TPT Sungai Ciloseh Blok Cimerak Rp 10,2 juta dan Saluran Cidongkol Paket 3 Rp 2,3 juta.

Baca Juga  Jembatan Ciadum Cipatujah Ambrol, Jalur Ke Pameungpeuk Lumpuh Total

Dinas PUPR pun dalam dokumen LHP BPK tadi sudah menyetor ke kas daerah sebesar Rp 106,8 juta, sehingga masih ada sisa kelebihan yang belum disetor sebesar Rp 501,5 juta. (Mesa)

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close