NasionalTak Berkategori

Diduga Menyalahgunakan Wewenang, Bupati Tasikmalaya akan Dilaporkan Ke Istana

MediaDesa.idTASIKMALAYA. Rotasi dan promosi sejumlah pejabat eselon 4 dan eselon 2 yang dilakukan oleh Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menuai kontroversi dimasyarakat, pasalnya keputusan bupati tersebut terkesan menyalahgunakan wewenang dan bersifat politis mengingat beliau sebentar lagi akan dilantik menjadi wakil gubernur jawa barat. Menanggapi isu tersebut DPC Peradi Tasikmalaya dan sejumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) jaringan Peradi yang terdiri dari PBH Peradi Tasikmalya, LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, LBH SPP dan LKBH IAIC melakukan kajian yuridis terhadap pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 tahun 2016 yang kuat dugaan dilanggar oleh bupati.

Ketua DPC Peradi Tasikmalaya Andi Ibnu Hadi, S.H mengatakan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No 10 Tahun 2016 bahwa “gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali ada persetujuan dari mentri dalam negeri” sementara SK yang dikeluarkan oleh bupati pada tanggal 10 agustus kemarin tidak mendapatkan persetujuan dari mentri dalam negeri melainkan hanya mendapatkan rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara melalui suratnya tertanggal 3 agustus 2018. Hal ini menurut Andi jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang No 10 Tahun 2016.
“demi tegaknya hukum yang berkeadilan serta menghindarkan tindakan kesewenang-wenangan aparatur Negara, keputusan bupti melakukan rotasi dan promosi para pejabatnya patut dibatalkan, selain itu pula bupati tasikmalaya perlu untuk diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku” jelas Andi saat dimintai keterangan oleh koresponden mediadesa.id kamis 16/08/2018

Beliau juga menjelaskan beberapa poin yang dihasilkan dari kajian yuridis terhadap pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 tahun 2016.
“Dari hasil kajian kami di jaringan organisasi bantuan hukum (Pbh peradi tasikmalaya, lkbh iaic, lbh gp. Ansor dan lbh spp) ada beberapa masalah dari mutasi dan rotasi eselon 2 di kabupaten Tasikmalaya. pertama masalah landasan hukum yang tidak jelas, seharusnya kebijakan bupati ini harus memperhatikan pasal 71 ayat 2 UU no. 10 tahun 2016, tetapi sanksi dalam dalam ayat selanjutnya pasal ini hanya tidak sesuai dengan peristiwa hukum yaitu berupa pembatalan sebagai pasangan calon, sehingga ini bisa menjadi multi tafsir tentang kewenangan seorang petahana. Sanksi yang tersedia dalam undang2 ini hanya terkait dengan peristiwa hukum 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, tetapi tidak pada 6 bulan sebelum masa akhir jabatan. Kedua bahwa kekosongan hukum (rechtvakum) tentu akan menimbulakan kekacauan hukum (rechhtwarring) sehingga ini perlu dilakukan penuan hukum (rechtvinding) bagi pejabat hukum yang diatasnya, karena secara filosopi bahwa adanya pasal ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara (detournement de pourvoir)”
Sementara itu ketua LBH Ansor kab. Tasikmalaya Asep Abdul Rofiek menegaskan bahwa rotasi dan promosi yang dilakukan oleh Bupati Tasikmalaya jelas merupakan penyalahgunaan wewenang dan terindikasi adanya kepentingan politis didalamnya. Pihaknya (LBH Ansor) beserta Peradi Tasikmalaya dan OBH jaringan yang lainnya telah siap untuk melaorkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan bupati kepada lembaga dan kementrian terkait dalam hal ini Mendagri, Menpan, Bawaslu dan Ombudsman RI.

“kita akan laporkan tindakan penyelahgunaan wewenang Bupati ini kepada Mendagri, Menpan, Bawaslu dan Ombusman RI, bila perlu kita tembuskan langsung ke Istana” pungkasnya.

Baca Juga  Jokowi Pastikan Tol CIleunyi-Garut-Tasikmalaya Dibangun Tahun 2019
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close