DesaOpini

Dilema Pemerintahan Desa

MediaDesa.id – Pilkades serentak tinggal beberapa bulan lagi, para calon kandidat mulai sosiallisasi dan berkampanye dengan menjanjikan program yang akan dilaksanakannya bila ia terpilih menjadi kepala desa. Benih-benih permasalahan muncul ke permukaan, salah satunya adalah permasalahan calon kepala desa yang dari luar wilayah desa tersebut.

Jika kita telaah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan syarat domisili calon kepala desa dan perangkat desa lewat pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alasannya, kedua pasal yang dimohonkan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dinilai inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal28C ayat (2) UUD 1945. Majelis tegas menyatakan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Desa bertentangan dengan UUD 1945. “Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tegas Ketua Majelis MK Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 128/PUU-XIII/2015 di Gedung MK, Selasa Mahkamah menilai pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Beleid ini menyebutkan “Setiap orang berhak untuk memajukandirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Menurut Mahkamah masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat adat. Status desa dalam UU Desa justru kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah.
Produk peraturan desa pun ditegaskan sebagai bagian peraturan perundang-undangan yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Artinya, desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi. Tetapi yang ironis ketika pemerintahan sekarang tidak mengakui pemerintahan desa bagian dari pemerintahan Negara sehingga sulit untuk perangkat desa di naikkan setatus nya sebagai PNS. Dalam RDPU di DPR RI komisi 2 salah satu dirjen dari PAN RB, menyatakan bahwa desa tidak ada dalam regulasi ASN.

Baca Juga  Ilegal Fishing dan Pencemaran Laut, Ancaman bagi Indonesia

Erpin Nurhidayah menuturkan jelas saja kalau perangkat desa tidak masuk kedalam regulasi ASN karena perangkat desa tidak ada satupun yang statusnya sebagai ASN jadi jelas pemerintah itu hanya mengulur-ngulur waktu bahkan cendrung tidak serius.
Kita perangkat desa hanya dijadikan korban politik Jokowi dan kalau memang perangkat desa bukan bagian pemrintah kenapa perangkat desa tidak bisa menjadi timses parpol dengan nada kesal saat di wawancarai tim media desa. Padahal kalau dilihat dari Permendagri UU tentang desa dan putusan MK NOMOR 128/PUU-XIII/2015 secara inplisit mengatur bahwa perangkat desa bisa jd PNS/ASN. Karena selama ini alasan pemerintah kalau perangkat di jadikan PNS atau ASN maka identitas desa itu akan hilang. Kalau memang pemerintahan desa bukan bagian dari pemerintah maka pemilihan kepala desa gak boleh dari luar daerah justru itu yang akan menghilangkan identitas desa sebagai ciri has bangsa Indonesia ucap Agus Muslim, Sekdes Tenjonagara. (Dian)

loading...
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close