Pemerintahan

DPRD Banjar Pilih Kunker Daripada Sahkan APBD

BANJAR – DPRD Kota Banjar melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) keluar kota. Padahal Jum’at, 30 November 2018, hari terakhir jadwal pengesahan RAPBD 2019 menjadi APBD.

Otomatis dengan kunkernya DPRD tersebut, Kota Banjar belum memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun 2019.

Meski demikian hingga Pukul 19.35, di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah masih terlihat aktivitas pegawai. Pasalnya batas akhir pengesahan sampai pukul 12.00.

“Kami menunggu karena batas akhir sampai jam dua belas malam. Kalau ada panggilan tinggal berangkat. Maka stand bye terus,” kaya Kepala Bidang Anggaran, Asep Mulyana.

Tak hanya di Badan Keuangan, di Kantor Bagian Umum DPRD pun masih nampak aktivitas pegawai. Meski DPRD tidak menjadwalkan paripurna tapi tetap menunggu.

“Memang tidak ada jadwal paripurna. Tapi kami siap-siap saja meski memang sedang pada kunker,” ujar Kepala Bagian Umum dan Keuangan DPRD, Ruslan.

Para anggota dewan pun tak ada yang menyahut ketika dihubungi. Mereka seolah menutup diri tidak mau memberi keterangan dengan tidak adanya paripurna pengesahan APBD 2019 ini.

Dengan tidak disahkannya APBD tersebut, secara otomatis Pemerintah Kota Banjar harus menunggu mediasi oleh Gubernur selama dua minggu sebelum mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah.

Sebelumnya Pemerintah Kota Banjar pun telah menyiapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) jika Rancangan APBD 2019 tidak disahkan DPRD.

Perkada tersebut untuk mengantisipasi talik ulurnya penyepakatan saat Paripurna Pengesahan APBD 2019 nanti yang berujung “deadlock”.

“Ya Perkada itu sudah kami siapkan. Ini terpaksan untuk antisipasi jika tidak disepakati dewan,” kata Sekretaris Daerah Kota Banjar, Ade Setiana, Rabu, 28 November 2018.

(Yudi)

Baca Juga  CPNS Kota Tasikmalaya Diuji Coba Setahun
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close