Peristiwa

ELSAM : Bupati Tasikmalaya Harus Lindungi JAI dan Fokus Tangani Wabah Covid-19

Bupati Kabupaten Tasikmalaya harus menghentikan upaya-upaya pembatasan atas kebebasan beragama dan atau berkeyakinan Jemaah Ahmadiyah yang dilakukan melalui penyegelan terhadap Masjid Al-Aqso yang digunakan tempat ibadah Jemaah Ahmadiyah di Kampung Badakpaeh, Cipakat, Kec. Singaparna. Pemkab Tasikmalaya harus melindungi hak-hak seluruh warga Tasikmalaya, dalam hal ini Jemaah Ahmadiyah dari tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar atau mengurangi hak-hak warga Jamaah Ahmadiyah. Terlebih Tasikmalaya juga tengah berjuang untuk menangani wabah Covid-19. Lebih baik sumber daya Pemkab, dan masyarakat Tasikmalaya difokuskan pada upaya dan kerja sama melawan covid-19.

Pada Sabtu 4 April 2020, Tim Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Kabupaten Tasikmalaya mendatangi Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Singaparna, Tasikmalaya, dan memberikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Bupati Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dandim 0612 Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya tentang “Penolakan Renovasi Masjid, Pembangunan Menara dan Sarana Ibadah Serta Kegiatan Dakwah JAI di Kp. Badakpaeh, Desa Cipakat, Kec. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.”

Pengurus JAI juga mendapatkan undangan rapat dari Bakor Pakem yang (rencananya) dilaksanakan pada Senin 6 April 2020 di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan keterangan. Namun, Pengurus JAI Singaparna tidak hadir, dengan memberikan keterangan tertulis.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) berpendapat tindakan dan kebijakan yang dilakukan Bupati dan Bakor Pakem Tasikmalaya tersebut tidak terlepas dari maraknya produksi peraturan diskriminatif oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melanggar hak-hak dan menyudutkan kelompok minoritas JAI di Jawa Barat. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan SKB 3 Menteri tentang pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah; SKB 2 Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah yang diikuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No 12 Tahun 2011 tentang Kegiatan Ahmadiyah di Jawa Barat. Aturan tersebut kemudian dijadikan alat dan legitimasi Pemkab Tasikmalaya untuk mengeluarkan SKB melarang keberadaan Ahmadiyah di Tasikmalaya.

Baca Juga :  PMII Ciamis Pun Gabung Aksi Ke Polreskab Tasik Hari Ini, Massa Sudah Bergerak Ke Mapolres

Pembiaran negara terhadap ancaman kekerasan dan kekerasan terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah juga sangat mempengaruhi (masih) terjadinya peristiwa seperti yang terjadi di Tasikmalaya. Setara Insitute pernah mencatat sepanjang 2007 hingga 2017 telah terjadi 32 peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan atau berkeyakinan di Kabupaten Tasikmalaya, 7 diantaranya disertai dengan tindakan Pengrusakan Masjid, 5 tindakan penyegelan Masjid, dan 2 tindakan pelarangan beribadah. Akibatnya, hingga kini sebagian besar kondisi Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya tidak bisa digunakan untuk beribadah karena rusak maupun disegel.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) berpendapat tindakan yang dilakukan Bupati Kabupaten Tasikmalaya beserta jajaran Bakor Pakem merupakan tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (by commission) karena melanggar hak-hak warga negara, khususnya Jamaah Ahmadiyah untuk menjalankan agama dan atau keyakinannya yang sejatinya telah dijamin dan dilindungi dalam Konstitusi UUD 1945 utamanya Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2); Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28I menyatakan
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** )

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)

Pasal 29 ayat (2)
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketentuan UUD 1945 tersebut diperkuat Pemerintah Indonesia melalui ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang disahkan dalam UU No 12 tahun 2005, yang salah satu ketentuannya menentukan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran”. Sehingga, “tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya” (Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)).

Baca Juga :  Melawan Fenomena Pelecehan Seksual di Ruang Publik

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, ELSAM mendesak agar:

Presiden Joko Widodo segera mencabut peraturan-peraturan diskriminatif yang menyudutkan jemaat Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya, seperti SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dan SKB 2 Menteri Pendirian Rumah Ibadah;

Menteri Dalam Negeri melakukan review dan pencabutan terhadap peraturan-peraturan daerah yang melanggar dan atau mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas, dalam hal ini kelompok Jamaah Ahmadiyah Indonesia;

Gubernur Jawa Barat segera mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No 12 Tahun 2011 tentang Kegiatan Ahmadiyah;

Bupati Tasikmalaya segera mencabut SKB yang melarang pendirian Rumah Ibadah di Kampung Badakpae, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya serta menghentikan segala bentuk pelanggaran dan atau pembatasan terhadap kelompok Jamaah Ahmadiyah;

Bupati Tasikmalaya sebagai Kepala Daerah, wajib memberikan dan menjamin warganya untuk dapat beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut;

Komnas HAM melakukan pemantauan serius terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan atau berkeyakinan di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Tasikmalaya;

Ombudsman Republik Indonesia segera melakukan review terhadap kebijakan dan atau tindakan-tindakan yang dilakukan Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Tasikmalaya, terhadap kelompok-kelompok minoritas agama.

Jakarta, 8 April 2020
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman, SH., MH.
Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telepon: 08121996984, atau Achmad Fanani Rosyidi (Staff Advokasi HAM) telepon: 085755333657

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: