Peristiwa

FORTAS TAI Geruduk Gedung DPRD

TASIKMALAYA – Setelah kemarin beraudiensi dari DPRD kota Tasikmalaya, kini puluhan masa dari 52 organisasi yang tergabung di Forum Tasikmalaya Penyelamat Sungai Ciwulan FORTAS TAI kembali beraudiensi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Selasa (10/9/2019).

Masa yang beraudiensi kembali mempertanyakan pencemaran sungai Ciwulan yang kian hari kian parah.

Hadir dalam audiensi tersebut Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Fraksi PKB Ami Fahmi, da Haris Somantri fraksi Gerindra, Sekdis Lingkungan Hidup, Kasi Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, Kasi Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Kabid PSDA Dinas PUPR.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan Uji lingkungan dari tahun 2010 sampai 2018.

“Pengawasan telah dilakukan secara rutin kepada pengusaha dan kegiatan yang membuang limbah ke sungai Ciwulan atau anak sungai Ciwulan, untuk tahun 2019 akan dilaksanakan pertengahan September ini, bahkan pada tahun 2019 kami menggulirkan program kali bersih,” kayanya

Sementara terkait hasil pengujian kualitas Sungai Ciwulan menurutnya ada parameter yang telah melampaui batas yang telah ditentukan yaitu kagnisium atau CD, parameter ini diakibatkan karena limbah industri, rumah tangga dan pertanian.

“Hasil inventarisasi sumber pencemaran menunjukkan bahwa selain limbah industri di sepanjang Sungai Ciwulan terdapat pemukiman dan lahan pertanian yang membuang sampah ke sungai Ciwulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pencemaran limbah Ciwulan ini sekitar 70 sampai 80% berasal dari limbah domestik,” terangnya.

Pihaknya juga telah melakukan inventarisasi terkait sumber-sumber pencemaran yang diduga membuang limbah ke sungai Ciwulan, terutama di instansi pengolahan air limbah atau IPAL

“Pengambilan sample inlet outlet IPAL juga telah kita lakukan di PT Raya Sugarindo Inti atau RSI dan outlet sampel dikirim ke Lab Pengujian Kualitas Lingkungan PDAM Kota Bandung, hasil ujinya belum turun, kemudian kita juga melakukan evaluasi izin pembuangan limbah cair atau IPLC atas nama PT RSI yang telah dimiliki dari tahun 2012, serta melakukan penindakan, penindakan yang kita lakukan sudah sampai pemaksaan pemerintah terkait perbaikan IPAL” jelasnya.

Baca Juga :  Datang ke PCNU, Mimih Haeruman Mengaku Bersalah

Menurut Kabid PSDA Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya pengelolaan sungai Ciwulan merupakan wilayah pemerintah Provinsi. Pihaknya hanya berkoordinasi dengan PSDA ciwulan-cilaki.

“Berdasarkan berdasarkan permen PUPR no: 4/PRT/M/2015 tentang kriteria penetapan wilayah Sungai bahwa sungai Ciwulan merupakan wilayah provinsi yang dalam hal ini PSDA ciwulan cilaki jadi secara substansi informasi yang lebih akurat tentunya di pengelola sungai tersebut. Kami dari dinas pupr bidang SDA hanya memberikan informasi bahwa kewenangan itu merupakan kewenangan provinsi adapun keterlibatan kami sebetulnya ada di suatu tim bernama PKPSDA yang leading sectornya di PSDA ciwulan-cilaki yang unsur-unsurnya terdiri dari pemerintah dan nonpemerintah” tuturnya.

Ami Fahmi Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengatakan bahwa pihaknya hari ini tidak mempunyai hak apapun karena DPRD Kabupaten Tasikmalaya belum mempunyai Pimpinan depenitif serta belum membentuk komisi-komisi.

“Tugas tugas fungsi kita di DPRD hanya dari pengawasan yang dilakukan oleh eksekutif jadi kita tidak terjun ke ranah teknis karena ranah teknis itu eksekutif. Hari ini praksis aja belum terbentuk apalagi komisi yang kemarin menangani terkait pengawasan penganggaran dan lain sebagainya itu Komisi 3 kami sendiri kemarin di komisi 4 hari ini kami hanya mempunyai tiga fungsi pertama membentuk fraksi mengusulkan pimpinan definitif dan memimpin sidang-sidang jadi kita belum punya hak apapun, hari ini kewenangan kita terbatas” pungkasnya.

Sementara itu Koordinator Lapangan Ashmansyah Timutiah mengatakan bahwa pihaknya mempertanyakan Hasil penelitian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.

“DLH selama ini telah melakukan penelitian hasil penelitiannya akan ada setelah 5 hari dari mulai isu bergulir hingga saat ini sudah lebih dari 5 hari, kenapa sampai saat ini masih belum ada jawaban?” Ujarnya.

Baca Juga :  Tanggapi Tudingan Tengku Zulkarnain, Kang Emil : Tunjukkan Bila Ada

Pria yang akrab disapa Acong ini merasa jawaban dari semua pejabat yang hadir samasekali tidak menjawab apa yang ditanyakan audien.

“Apa yang dipaparkan oleh dinas LH, dinas PUPR dan DPRD sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari kami, pertanyaan kami tadi, kenapa sungai ciwulan tercemar?, tadi jawabannya untuk mengetahui pencemaran sungai ciwulan harus ada program pencegahan pencemaran, terus selama ini kemana aja?”

Pihaknya juga kecewa kepada seluruh pejabat yang hadir, karena keterangan dari pejabat tersebut malah menyalahkan masyarakat.

“Terkait pencemaran sungai Ciwulan itu kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena masyarakat telah mempercayakan Sungai Ciwulan kepada pemerintah, sekarang jika masyarakat disalahkan itu sebetulnya sudah sangat keterlaluan. Kalo permasalahan pencemaran tersebut hanya dari limbah rumahan maka berapa banyak tempat penampungan sampah yang telah disiapkan pemerintah untuk penanganan sampah tersebut? dan penyuluhan apa yang telah pemerintah berikan kepada masyarakat? karena masyarakat itu tanggung jawab pemerintah untuk membinanya”pungkasnya.

Penulis: Budi

Tinggalkan Balasan

Close
Close
%d blogger menyukai ini: