Guru-guru Madrasah Jangan Didiskriminasi Kebijakan

oleh -

TASIKMALAYA – Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang didasarkan di antaranya pada PP nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menjadi turunan dari UU ASN Nomor 5 tahun 2004 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga untuk pelaksanaannya dibutuhkan satu aturan hukum yang jelas, serta impelementasi yang berkeadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa rencana Pemerintah mengalokasikan 1 Juta PPPK di tahun 2021, hal ini dipandang belum ada realisasi dan berdampak bagi Guru-guru Madrasah di Lingkungan kemenag, pasalnya sampai saat ini belum ada intruksi untuk melakukan pendaftaran atau pemberkasaan.

” malah saya khawatir apakah guru-guru di Madrasah akan menikmati kebijakan tersebut, atau justru malah sebaliknya” kata Asep Rizal, ketua DPD PGM Indonesia Kota Tasikmalaya.

Padahal, lanjut ia menjelaskan, kami semua memiliki hak yang sama di mata pemerintah, oleh karena itu kami meminta kesejelasan kepada pihak terkait dalam hal ini Menteri Agama, Biro Kepegawaian Nasional (BKN), dan kementerian terkait lainnya tentang alokasi PPPK bagi guru-guru di Madrasah.

Rencananya untuk kejelasan ini, pihaknya akan melakukan audiensi secepatnya ke DPRD Kota Tasikmalaya untuk selanjutnya di tindak lanjuti ke Jakarta, agar keresahan guru-guru Madrasah segera terjawab, mengingat guru-guru di Madrasah juga memiliki hak yang sama, tidak perlu ada diskriminasi kebijakan.

(Mesa)

Baca Juga :  Sepatu Bolong Temani Guru Ini Hingga Dapat Apresiasi

Berikan komentar