Hukum

HUT Bhayangkara Ke-74, PMII dan KMRT Beri Catatan ke Polisi

TASIKMALAYA –  Di hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-74, 1 Juli 2020, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tasikmalaya bersama Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) melakukan aksi solidaritas dengan adanya tindakan represif aparat kepolisian terhadap masa demonstrasi yang memprotes galian C ilegal di Pamekasan, Jawa Timur, pada 25 Juni 2020 lalu.

Atas Kejadian itu, Ketua Cabang PMII Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Multazam menilai, penanggalan aksi di hari sakral Kepolisian Kabupaten Tasikmalaya, tentu sangat momential.

” Setelah merayakan upacara HUT-nya, tentu seharusnya polres Tasikmalaya tidak boleh anti kritik terhadap segala bentuk evaluasi untuk kemajuan kepolisian di Tasikmalaya, apalagi momennya terjadi setelah adannya tindakan arogansi oknum kepolisian di Pamekasan” kata Zamzam. 1/07/2020.

Dalam aksi kali ini, PMII bersama KMRT menyuarakan beberapa tuntutan aksinya yang dituangkan dalam poin-poin fakta integritas.

” Sangatlah tidak wajar apabila Kapolres Kabupaten Tasikmalaya tidak menandatangani fakta integritas tersebut “, tegas Ungguk Suryadi, Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi.

Menyoal kejadian di Pamekasan, tentu menjadi lampu merah bagi kepolisian, supaya tidak terjadi kejadian serupa terhadap aksi demonstran di Kabupaten Tasikmalaya.

Namun, meskipun sudah menunggu lama, Kapolres enggan menandatangani fakta integritas yang disodorkan mereka dan menemui kerumunan masa aksi di halaman Polres Kabupaten Tasikmalaya.

” Kondusif sudah, sabar sudah, panas-panasan hingga didinginkan tetesan hujanpun sudah, bahkan hingga tuntutan tak begitu berat, Kapolres tidak mau mengabulkan permintaan sederhana ini?, astaghfirulloh!,” Ucap Riyan Nur palah, Presiden KMRT.

Sementara isi dari poin-poin fakta integritas tersebut adalah :

  1. Mengutuk keras tindak represif aparat kepolisian terhadap masa aksi,
  2. Mengevaluasi kinerja Kepolisian Kabupaten Tasikmalaya,
  3. Aparat Kepolisian wajib melaksanakan pelayanan, pengamanan dan penanganan terhadap masa aksi sesuai dengan PERKAPOLRI dan UU Kepolisian,
  4. Meminta Kapolres Tasikmalaya untuk menjamin keamanan dan ketertiban ketika terjadi aksi di Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga :  PCNU Dorong Kejaksaan Tuntaskan Kasus Korupsi

Sebelum aksi bubar, masa aksi melontarkan kecamannya terhadap kebijakan Kapolres yang dinilai sangat mengecewakan. Dalam hal ini, PMII bersama masa aksi lainnya akan terus mengupayakan tuntutannya dengan melaporkan Kapolres Kabupaten Tasikmalaya kepada Mapolda Jawa Barat.

“Kami akan meluas, dan berlipat ganda,!” pungkas Fahmi Muhamad Fauzi salah satu masa aksi.

Zamzam menyayangkan ketidakhadiran Kapolres dalam aksi tersebut dan mereka akan kembali menggelar aksi lanjutan di Mapolda Jawa Barat.

” Padahal Kapolres-kapolres sebelumnya yang menjabat setiap ada aksi di Polres Tasikmalaya pasti menemui masa aksi ” tutup Zamzam.

(Mesa)

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: