Jadi Buah Bibir, Pelapor Ceritakan Kronologi Kasus Korupsi Desa Cipakat

TASIKMALAYA – Kasus Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa TA II 2017 Desa Cipakat yang hari ini telah menempuh tahap 2 menjadi buah bibir manakala Eksponen 96 dan APDESI Kabupaten Tasikmalaya menyebut- nyebut kasus tersebut di demo depan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada 4 dan 6 November 2019.

Aj. Yayan Sofyan Sauri Ketua NU Ranting Cipakat sebagai pelapor Kasus tersebut merasa harus menceritakan kronologis Pelaporan Kasus Korupsi DD Cipakat TA 2017 agar masyarakat mengetahui secara gamblang terkait kasus ini.

Menurut Aj. Yayan Bulan Pebruari 2016 diadakan Musrenbangdes untuk Tahun Anggaran 2017 dengan 2 tahap.
– Tahap 1 penjaringan aspirasi di tingkat RT RW dan,
– Tahap 2 di tingkat Kedusunan kemudian di bawa ke tingkat Musrenbangdes.

“Dalam Musrenbangdes tersebut saya sebagai Ketua NU Ranting Cipakat menginisiasi pembangunan Polindes dan Rehab Bale Warga” ujarnya menceritakan.

Selanjutnya rencana pembangunan Polindes dan Rehab Bale Warga tersebut masuk ke tahap pembahasan RKPDes (Rencana Kerja Desa) Cipakat dan usulan itu bertahan dan disahkan BPD bersama-sama Kepala Desa.

Setelah itu, berlanjut ke tahap berikutnya yaitu etimasi RAPBDes (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Cipakat kemudian disahkan oleh BPD bersama-sama Kepala Desa.

Sekiranya, pada bulan Januari 2017 karena Anggaran DD dan sumber lainnya sudah berbentuk nominal yang jelas maka dari estimasi RAPBDes tersebut disahkan menjadi APBDes Tahun Anggaran 2017 dan disahkan melalui Perdes Cipakat, yang diantaranya Polides Rp. 100.000.000,00),- dan Bale Warga Rp. 20.000.000,00,-.
Total Rp. 120.000.000,00

Tahap pertama DD 2017 berjalan sesuai mekanisme pengajuan yaitu 60% dari 100% Dana Desa. Kemudian di bulan Desember 2017 Dana Desa tahap 2 Tahun Anggaran 2017 diajukan pencairan dengan 2 tahap yang kebetulan Polindes dan Rehab Bale Warga.

Sekitar bulan April 2018 Desa Cipakat sudah mengerjakan pembangunan dari Dana Desa tahap 1 Tahun Anggaran 2018 dan sekira bulan Mei-Juni 2018 Desa Cipakat bersiap mengajukan Dana Desa tahap 2 Tahun Anggaran 2018.

“Itu artinya pembangunan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sudah dianggap selesai karena mekanisme pecairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 itu syaratnya Proposal Pengajuan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, SPJ Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan PPN PPH Dana Desa Tahun Anggaran 2017” terangnya.

Kemudian masyarakat khususnya pengurus NU Ranting dan Banom-banom NU Ranting Cipakat mendatangi Aj. Yayan dan mempertanyakan pembangunan Polindes dan Rehab Bale Warga

“Bahkan ada beberapa masyarakat yang menuduh uang Polides dan Rehab Bale Warga di makan/dipakai oleh Saya”

Karena didorong dan dipertanyakan masyarakat Aj. Yayan menanyakan langsung permasalahan tersebut kepada Kepala Desa dan BPD, Namun tidak mendapat jawaban yang jelas.

“Pada bulan Agustus 2018 saya datang lagi ke Kepala Desa Cipakat bermaksud mempertanyakan kembali, namun pak Gani malah menyebut saya sebagai pengurus NU ilegal”

Bahkan yang membuat Aj. Yayan sakit hati, Kepala Desa ikut membentuk NU Ranting Cipakat tandingan dengan Ketua Tanfidziahnya salahsatu staf Desa Cipakat. Permasalahan tersebut sampai diselesaikan di tingkat PCNU Kabupaten Tasikmalaya antara NU Ranting Cipakat dan MWC NU Singaparna di mediasi PCNU Kab. Tasikmalaya melalui Sekretaris PCNU Haji Abdul Wahid.

“Dalam penyelesaian itu diterangkan dan dibuktikan dengan SK bahwa NU Ranting Cipakat pimpinan Tanfidziah Aj. Yayan dinyatakan sah”

Sampai disini permasalahan tidak selesai, karena berita tersebut sudah beredar di kalangan para pengurus NU Ranting serta Para ketua banom NU Ranting Cipakat dan memancing kemarahan bersama maka NU Ranting dan Banom-banom NU Ranting Cipakat sepakat menempuh jalur hukum. Hal tersebut dituangkan dalam berita acara rapat NU Ranting Cipakat dan ditandatangani oleh Ketua NU dan seluruh Banom.

Pada tanggal 6 september 2018 NU dan banom-banomnya melaporkan kasus tersebut (Polindes dan Rehab Bale Warga) ke pihak Polres dengan membawa Surat pengaduan dan akhirnya diterima oleh polisi sebagai Pelaporan resmi.

Kemudian tanggal 8 September 2018 NU dan banom-banomnya mendatangi LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya meminta dampingan hukum

“Pada 8 September tersebut NU Ranting beserta banom-banom resmi memberi Surat Kuasa ke LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya”

Setelah melalui Penyelidikan dan Penyidikan pihak Polres Tasikmalaya, sekira Januari 2019 kuwu Cipakat ditetapkan sebagai Tersangka kasus korupsi Dana Desa tahap 2 tahun Anggaran 2017 dan menjadi tahanan luar (karena dikabulkannya penangguhan penahanan oleh polres).
Kemudian setelah melalui tahapan P19 akhirnya pihak Kejaksaan menetapkan P21 kuwu cipakat sebagai terdakwa yang akhirnya ditahan di lapas Kebon Waru Bandung.

Adapun kerugian negara berdasarkan audit adalah Rp. 120.000.000,00,- menjadi Rp. 129.000.000,00,-.
Tambahan Rp. 9.000.000,00,- itu adalah temuan langsung dari APH.

Penulis: Budi

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close