Hukum

Jadi Tersangka, Begini Modus Kades Gerogoti Uang Negara

JOMBANG – Berita korupsi tentang Kepala Desa yang terjaring korup jadi buah bibir di masyarakat, sebab sekarang setiap desa mendapat kucuran dana dari negara yang tidak sedikit. Maka tak heran inilah yang menjadi sorotan masyarakatnya. Berita terbaru kades korupsi di Jombang sangat miris, Kepala Desa nya terang-terangan tidak merealisasikan proyek yang padahal seharusnya dilaksanakan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sudah menetapkan Kepala Desa Dukuhmojo Pranajaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa. Kades Dukuhmojo tersebut dikenakan pasal kerugian keuangan negara.

Dikatakan Kepala Seksi Pidana Khusus Pidsus kejari Jombang M Salahuddin, Pranajaya sebagai kepala pemerintahan desa diduga menyelewengkan dana desa senilai Rp278,4 juta dari dua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018. Kegiatan tersebut adalah proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di Dusun Kemudo Selatan, Desa Dukuhmojo, senilai Rp257,8 juta. Kedua, dari dana bantuan kegiatan sosial kemasyarakatan senilai Rp20,6 juta.

” Berdasarkan hasil penyelidikan hingga tahap penyidikan, unsur melakukan tindak pidananya terpenuhi,” kata Salahuddin saat ditemui, di Kantor Kejari Jombang, Jumat (30/8/2019). Dikutip dari Kompas.com

Kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Dukuhmojo itu mulai naik ke tahap penyidikan pada tanggal 17 Juli 2019. Lalu tanggal 19 Agustus 2019 penyidik menetapkan Kepala Desa Dukuhmojo sebagai tersangka. Terungkapnya kasus korupsi dana desa berawal dari laporan pengaduan umum yang diterima Kejari Jombang beberapa bulan lalu. Hasil penyelidikan Kejari Jombang juga selaras dengan hasil evaluasi Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jombang yang menemukan adanya penyelewengan.

Tidak ada realisasi anggaran

Salahuddin memaparkan modus tersangka melakukan penyelewengan anggaran dana desa. Penyelewengan diduga dilakukan dengan menerima anggaran, namun tidak mengerjakan proyek.

“Proyek ini fiktif. Tidak dikerjakan, tetapi laporannya ada,” ujar Salahuddin.

Selain proyek fiktif pembangunan TPT, tersangka juga diduga meraup dana desa pada pos bantuan kegiatan sosial kemasyarakatan senilai Rp20,6 juta. Anggaran kegiatan non-fisik berupa bantuan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dikeluarkan dari kas desa. Namun, anggaran tersebut tidak diketahui ke mana peruntukannya.

Baca Juga :  DPN Peradi Tanggapi Permenristekdikti Nomor 5 th 2019

Padahal, anggaran tersebut untuk bantuan pendidikan anak usia dini (PAUD), pembelian alat peraga, pembelian alat kesenian, untuk forum kewaspadaan dini dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya di desa. “Anggaran itu tidak diberikan, tapi laporannya ada, di SPJ-kan kegiatannya,” kata Salahuddin.

Menurut Salahuddin, tersangka juga dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan Desa Dukuhmojo. Menurut Salahuddin, ada pelanggaran prosedur dalam pengelolaan, penyerapan serta pemanfaatan anggaran dana desa pada 2018 yang dilakukan tersangka. Pranajaya disebut meminta anggaran kegiatan kepada bendahara desa, setelah dana desa untuk kedua kegiatan tersebut dicairkan dari bank.

Padahal, kata Salahuddin, berdasarkan prosedur yang ditetapkan, anggaran dana desa hanya bisa dicairkan oleh bendahara, lalu diserahkan kepada tim pelaksana kegiatan (TPK) desa. “Kemarin kami menyita beberapa berkas, antara lain SPJ (laporan pertanggung jawaban) kegiatan, kwitansi belanja, sama SK Kepala Desa,” kata Salahuddin.

Penulis : Mesa
Sumber : Kompas

Tinggalkan Balasan

Close
Close
%d blogger menyukai ini: