Hukum

Jika Jadi Tersangka, Wali Kota Tasik Harus Mundur

TASIKMALAYA,- Sejumlah mahasiswa dari Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya berunjukrasa ke Bale Kota Tasikmalaya, Rabu, 3 Oktober 2018.

Mereka menuntut klarifikasi dari Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman perihal dugaan korupsi yang menjeratnya.

“Kalau betul Wali Kota kita tidak bersalah, kenapa tidak mengklarifikasi dimedia massa, bukan malah tutup mulut,” kata Korlap Aksi, Muhaemin.

Menurut Muhaemin, klarifikasi sangat penting bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Pasalnya dugaan korupsi Wali Kota yang sudah ditangan KPK ini semakin liar sehingga meresahkan masyarakat.

“Maka jika tak ada klarifikasi jangan salahkan masyarakat kalau terus berdatangan ke Bale Kota,” ujarnya.

Muhaemin pun meminta sikap ksatria Wali Kota untuk melepas jabatannya jika nanti ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau jadi tersangka, mundur saja. Malu sama rakyat,” tuturnya tegas.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, paparnya, sangat jelas bahwa suap terhadap Aparatur Negara diancam hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara dan atau denda minimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dan ini sangat jelas juga, Jaksa KPK menyatakan dalam persidangan bahwa Wali Kota Tasikmalaya memberi Rp 600 juta langsung kepada Tersangka Yaya Purnomo tanpa perantara.

“Agar tak menjadi bola liar terus, kami minta Wali Kota berterus terang tentang pengakuan Jaksa KPK itu,” ucapnya.

Massa pun terus berorasi dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Koruptor Bangsat” dan “Jangan Kotori Kota Tasik dengan Korupsi”. Lalu membubarkan diri meski tidak bertemu Wali Kota. (Miftah Hurrizqi)

Baca Juga  Pengibar Dan Pembakar Bendera HTI Divonis Bersalah
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close