DesaOpini

Kepala Desa Sebagai Mediator pada Balai Mediasi Desa

MediaDesa.id – Badan Mediasi Desa bukan saja dibutuhkan untuk membantu beragam sengketa pengelolaan sumberdaya alam dan rumah tangga di antara warga masyarakat yang cukup tinggi bentuk dan frekuensinya, melainkan juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai entry point dalam membangun lembaga penegakan. Terlebih untuk itu, secara yuridis diberikan ruang oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Jika dilihat dari sisi kultural antropologis-historis, masyarakat di Indonesia pada umumnya sudah sejak lama mempunyai akar tradisi dalam menyelesaikan sengketa secara informal (musyawarah). Penelitian Prof. Koesnoe di Lombok Utara pada awal tahun 1960-an misalnya, memberikan deskripsi sangat bagus mengenai lembaga begundem yang dicitrakan sebagai lembaga demokrasi dan juga peradilan desa. Lembaga ini mewakili gambaran bagaimana dengan efektifnya berbagai masalah dapat diselesaikan dengan elegan dalam format yang secara modern disebut alternative dispute resolution (ADR).
Begitu juga perkara pidana tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan tetapi bisa diselesaikan melalui hukum yang hidup dalam masyarakat dimana dalam perkembangannya sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi.
Selanjutnya perlu dilakukan kajian lebih dalam tentang bagaimanakah peran kepala desa sebagai mediator dalam Balai Mediator Desa untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum baik dalam ruang lingkup hukum Pidana maupun hukum Perdata, serta bagaimana efektivitas dan kekuatan hukum dari atas hal tersebut.

Bilik kita menilik lebih dalam Peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesain perkara pidana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan untuk lebih menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Kekuatan hukum dari hasil mediasi perkara pidana oleh kepala desa melahirkan suatu kesepakatan perdamaian yang tentunya harus dituangkan secara tertulis. Hasil persetujuan perdamaian tersebut dapat dimintakan kepada kepala desa agar hasil mediasi memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, walaupun tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya akta perdamaian dalam Pengadilan.
Dengan adanya Balai Mediasi Desa dan Kepala Desa yang berperan sebagai Mediator diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa dengan cepat, murah dan sederhana serta dapat meluaskan akses keadilan bagi masyarakat rentan marjinal dan dapat mengurangi beban peradilan Negara. (AIH)

Baca Juga  Jangan Biarkan Eskalasi Berlanjut!
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close