Opini

Kesatria Desa

Oleh : Dhika Hardhika
(Ketua Umum PeCi Desa)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kesatria memiliki dua makna, yang pertama adalah orang (prajurit,perwira) yang gagah berani; pemberani. Makna kedua merupakan kasta kedua dalam masyarakat hindu; kasta bangsawan atau kasta prajurit. Sepanjang sejarah manusia, karena kata kesatria tidak lepas dari makna “berani”, para kesatria selalu menorehkan sejarahnya sendiri.

Berbicara kesatria, saya teringat dengan Kumbakarna dalam dunia pewayangan, dia memiliki kesaktian tinggi dan merupakan adik dari raja Alengka, Rahwana atau Dasamuka. Negeri Alengka hendak diserang oleh Sri Rama Wijaya dari kerajaan Ayodya karena Dewi Shinta direbut oleh Rahwana. Rahwana menolak dan Kumbakarna maju berperang hanya demi membela tanah airnya. Bukan untuk kepentingan kakaknya mempertahankan Dewi Shinta. Sampai dengan gugurnya, ia tetap seorang kesatria dan patriot, berkalang tanah demi negaranya.

Seperti desa hari ini, bak Kesatria yang baru lahir dengan dua kekuatannya yaitu asas rekognisi dan subsidiaritas, desa hari ini seharusnya memiliki kewenangan penuh mengelola aset dan potensinya dengan kekuatannya sendiri untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga desanya. Keputusan tertinggi berada di tangan seluruh warga yang termaktub dalam Musyawarah Desa. Desa hari ini, seharusnya sudah tidak bisa lagi diintervensi oleh struktur di atasnya semisal tingkat Kabupaten/Kota yang bertahun-tahun terjadi sebelum adanya UU No. 06 Tahun 2014.

Lantas apakah dengan adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Ciamis No. 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Kegiatan Yang Di Biayai Dari Dana Desa Tahun 2019 bentuk intervensi sehingga membuat desa tidak merdeka?

Bila berbicara gagasan Negara Kesatuan dan otonomi (desentralisasi untuk otonomi daerah serta rekognisi dan subsidiaritas dalam otonomi desa) jelaslah hal tersebut berimplikasi adanya hubungan antara pemerintah dengan daerah dan adanya hubungan antara pemerintah dengan desa. Dalam hubungan pemerintah dan daerah telah jelas pengaturannya terkait otonomi kewenangan, finansial dan politik. Maka dalam hubungan pemerintah dengan desa ada pula hubungan yang terbangun melalui otonomi finansial (dana desa) dan otonomi kewenangan yang diantara implikasi dari hubungan tersebut adalah adanya pembinaan dan pengawasan, yang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa yang diantaranya melahiran peraturan menteri desa tentang prioritas penggunaan dana desa.

Baca Juga  Evaluasi Dulu, Baru Revolusi

Peraturan menteri desa tersebut merupakan suatu tindakan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya memberdayakan desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Adanya pedoman penggunaan dana desa oleh pemerintah juga bukanlah menjadi alasan pembenar untuk melakukan pengingkaran terhadap segala hal yang telah di tetapkan dalam Musyawarah Desa, karena meskipun prioritas penggunaan dana desa telah menentukan bahwa dana desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa, namun dalam penjabaran kegiatan pembangunan atau pemberdayaan desa tetap menjungjung tinggi Musdes, sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 7 Peraturan Menteri Desa tentang Penetapan Prioritas penggunaan dana desa.

Beda halnya jika RKP Desa sudah di tetapkan tiba-tiba di tahun selanjutnya desa diperkosa untuk mengkhianati hasil konsensus dalam Musyawarah Desa dengan adanya request kegiatan dari pemerintah di atasnya yang tidak terlalu penting bagi masyarakat desa atau bahkan kegiatan tersebut tidak melibatkan masyarakat desa. Maka, desa belum merdeka !. Dan Hanya Kumbakarna yang berani melawan Sri Rama Wijaya (Neo Imperialisme).

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close