Hukum

Ketua MA Perintahkan Cabut Larangan Merekam Persidangan

JAKARTA – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali perintahkan Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Prim Haryadi agar mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur pengunjung termasuk pers, yang akan memfoto, video dan merekam persidangan harus mendapat izin dulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

“Ketua MA telah memerintahkan kepada Dirjen Badilum untuk menarik SE tersebut,” kata jubir MA, hakim agung Andi Samsan Nganro, Jumat (28/2/2020).

Hal di atas dilakukan Ketua MA untuk merespon aspirasi di masyarakat, karena menutup ruang keterbukaan.

“Karena hal itu telah diatur dalam KUHAP dan PP Nomor 27/ 1983 serta dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI tahun 1983,” ujar Andi yang juga Ketua Muda MA bidang Pengawasan itu. Dikutip dari detik.

Selain YLBHI, desakan pencabutan juga dilontarkan PBHI yang menilai terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta prinsip dasar dalam peradilan akibat terbitnya surat edaran Dirjen Badilum 2/2020 tersebut. Bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, serta Instrumen Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal HAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik serta UU Nomor 12 Tahun 2005.

“Hak atas peradilan yang adil dan jujur, merupakan jenis hak sipil dan politik yang bersifat negatif (negative rights), di mana pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya semakin baik jika negara tidak melakukan intervensi (termasuk pelanggaran). Singkatnya, semakin kecil intervensi (pelanggaran, pembatasan, peran) negara dalam pengaturan hak ini maka semakin baik tugas negara,” ujar Ketua PBHI Nasional, Totok

Penulis : Mesa
Sumber : Detik

Baca Juga :  Ngaji Bantuan Hukum dan Aspirasi Warga Tamansari
error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: