Peristiwa

KNPI Jatiwaras Pertanyakan Kualitas BPNT Yang Buruk

TASIKMALAYA,- Pengurus Kecamatan KNPI Jatiwaras melakukan audiensi dengan Muspika kecamatan Jatiwaras terkait Buruknya komoditas pangan yang diterima oleh masyarakat dari Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT). di wilayah Kecamatan Jatiwaras pada Selasa, (12/05/2020).

Audiensi diselenggarakan di aula Kecamatan Jatiwaras dengan dihadiri unsur MUSPIKA, TKSK, dan TIKOR BPNT jatiwaras.

Dalam kesempatan tersebut Ketua PK KNPI Jatiwaras Iim Ali Ismail, S.Sy, mempertanyakan jalur kordinasi antara Tikor, TKSK, dan suplier dalam pengadaan komoditi pangan yang disalurkan kepada masyarakat dalam hal ini KPM (keluarga penerima manfaat).
Menurut Iim banyak KPM yang mengeluhkan terkait tidak layaknya komoditi pangan yang mereka terima, seperti beras yang sudah menghitam, jeruk yang masam, dan kacang hijau yang sudah bolong-bolong.

“Tentu ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi kami kalangan generasi muda yang sedang fokus dalam pembenahan untuk jatiwaras kedepannya lebih baik lagi” kata Iim.

Pihaknya meminta kejelasan terait masalah Komoditi ini, karena menurut Iim, Kejadian seperti ini bukan kali pertama, melainkan sudah kesekian kalinya.

“Yang sebelum-sebelumnya juga pernah kejadian, namun kami coba untuk tidak menggubrisnya dengan harapan di bulan selanjutnya ada itikad perbaikan untuk menyalurkan komoditi pangan yang layak konsumsi. Namun harapan tersebut ternyata tidak terjadi di lapangan, yang ada malah seakan akan makin ke enakan. Yang awalnya masyarakat hanya komplain masalah beras tapi sekarang malah semua komoditas tidak layak konsumsi” ujar Iim sambil memperlihatkan satu paket sembako yang tak layak makan.

Kordinator lapangan gerakan audiensi KNPI Raditia menuturkan bahwa audiensi ini terjadi karena adanya kecurigaan masyarakat dalam penyaluran bantuan pemerintah non tunai ini ada unsur kesengajaan pengurangan baik itu kualitas ataupun kuantitasnya.

Baca Juga :  PMII Ciamis Pun Gabung Aksi Ke Polreskab Tasik Hari Ini, Massa Sudah Bergerak Ke Mapolres

“Bisa kita buktikan bahwa bahan poko yang kami bawa sangat jauh melenceng dari SOP yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam Permensos. Sehingga kejadian ini patut di duga dalam pengadaan komoditi bantuan pemerintah non tunai ini terjadinya pemupakatan jahat yang berdampak di rugikanya si penerima manfaat” ujarnya menambahkan.

Senada dengan Iim perwakilan OKP, Ketua GADA AMS Ali Lukmanudin mengharapkan agar semua pihak yang terlibat dalam alur perjalanan BPNT di kecamatan Jatiwaras agar mentaati regulasi yang telah di tentukan oleh pemerintah pusat agar tujuan utama bantuan tersebut untuk perbaikan nilai gizi masyarakat tercapai.

“Bagaimana bisa beras yang menghitam, jeruk yang masam dan kacang kedelai yang rusak menjadi nilai gizi? yang ada malah akan menjadi penyakit apabila di konsumsi,” terangnya.

Pihaknya mengajak kepada semua elemen baik itu pemerintah dalam hal ini Muspika, Tikor, TKSK, bersama sama dengan elemen organisasi kepemudaan yang ada di Jatiwaras untuk terus saling berkordinasi agar terjadinya sinergitas yang baik, sehingga tidak ada celah bagi orang-orang yang mempunyai itikad tidak baik atau hanya mencari keuntungan sepihak untuk mealakukan aksinya di wilayah hukum jatiwaras.

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: