NasionalOpini

Konsep Desa dan Pembangunan

Dalam kamus sosiologi, kata tradisional dari bahasa Inggris ialah adat istiadat dan kepercayaan yang turun temurun dipelihara. Ada juga beberapa pendapat yang ditinjau dari berbagai segi bahwa, pengertian desa itu sendiri mengandung kompleksitas yang saling berkaitan satu sama lain diantara unsur-unsurnya, yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai standar dan pemelihara sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti tolong menolong, keguyuban, persaudaraan, gotong-royong, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat , kesenian kehidupan moral susila dan lain-lain yang mempunyai ciri yang jelas.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari defenisi tersebut, sebetulnya desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Vital karena lantaran desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.

Memang hampir semua kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan mulia, seperti mengentaskan rakyat miskin, mengubah wajah fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan social desa, hingga memperdayakan masyarakat dan membuat pemerintahan desa lebih modern. Sayangnya sederet tujuan tersebut mandek diatas kertas. Karena pada kenyataannya desa sekedar dijadikan obyek pembangunan, yang keuntungannya direguk oleh aktor yang melaksanakan pembangunan di desa tersebut : bisa elite kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Di desa. Padahal pembangunan fisik menjadi indicator keberhasilan pembangunan. Karena itu, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang ada sejak tahun 2000 dan secara teoritis memberi kesempatan pada desa untuk menentukan arah pembangunan dengan menggunakan dana PPK, orientasi penggunaan dananyapun lebih untuk pembangunan fisik.

Baca Juga  Jalan Berliku Pemekaran Tasik Selatan

Realitasnya, memang benar bahwa yang selama ini terjadi sesungguhnya adalah “Pembangunan di desa” dan bukan pembangunan untuk, dari dan oleh desa. Padahal desa adalah unsur bagi tegak dan eksisnya sebuah bangsa (nation) bernama Indonesia. Kalaupun derap pembangunan merupakan sebuah program yang diterapkan sampai kedesa-desa, alangkah baiknya jika menerapkan konsep :”Membangun desa, menumbuhkan kota”. Konsep ini, meski sudah sering dilontarkan oleh banyak kalangan, tetapi belum dituangkan ke dalam buku yang khusus dan lengkap, atau dibahas secara serius oleh pemerintah. Inilah tantangan yang harus segera dijawab. Namun bukan hanya sebatas itu, pembangunan di desa itu hendaknya juga haruslah merata di seluruh kecamatan di Kabupaten, maka dari itu pembamgunan desa harus ada yang diprioritaskan supaya bisa dibiayai oleh pemda melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, paradigma antara Kabupaten dan Desa itu seharusnya kita hilangkan, karena sekarang prinsipnya antara orang yang melaksanakan kuasa dengan orang yang mengurusnya, orang yang diberikan amanah dan orang yang memberinya. Sebab Pemerintah harus bersih dan harus transparan dan harus melayani, itulah prinsipnya. Tidak lagi seperti dulu antara bapak dan anaknya.
Kalau di Desa ini masih di intervensi pemerintah, sebenarnya tidak di perlukan lagi. Umpamanya untuk membangun Mesjid yang dananya sudah mencapai ratusan juta pun, masyarakat masih sanggup mendanainya secara swadaya. Itu juga sekaligus bisa menandakan tingkat ekonomi masyarakatnya sudah sangat pesat dan tinggi. Keberhasilan dari sebuah masyarakat di desa, kelak bisa menjadi acuan untuk kemajuan sebuah wilayah Kabupaten dan juga sebagai suatu indikator kemajuan Provinsi tentunya. []

Usep Ruyani, S.H – MediaDesa.id

Baca Juga  Medsos Kebutuhan dan Ancaman
Loading...

Ada komentar

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: