Peristiwa

KPU Kab. Tasik Gandeng Kejaksaan Antisipasi Sengketa Pilkada

TASIKMALAYA – KPU Kabupaten Tasikmalaya menandatangani nota kesepakatan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara bersama Kejaksan Negeri Kabupaten Tasikmalaya di Aula Serba Guna Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu, (22/01/2020).

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin, SP mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan salahsatu Program KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.

loading...

“Alhamdulillah hari ini salahsatu program dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya ini dapat terselesaikan dengan terselenggaranya MoU kerjasama antara KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya bersama Kejaksaan Negeri Tasikmalaya” terangnya saat diwawancara.

Ia mengatakan bahwa Kerjasama ini meliputi 2 hal yaitu pendampingan hukum dan konsultasi hukum.

“Pendampingan hukum yang dimaksud tentu saja ketika misalkan ada beberapa hal ketika terjadi sengketa, baik itu sengketa atas pencalonan atau nanti hasil pemilihan, terkait dalam tahapan pencalonan itu gugatannya ke pengadilan tata usaha negera tentu kami bisa meminta kesediaan dari Kejaksaan Negeri Tasikmalaya untuk jadi pengacara negara” ujarnya menambahkan.

Begitu juga terkait sengketa hasil pemilihan atau PHP di Mahkamah Konstitusi. Karena menurutnya KPU juga akan banyak mengeluarkan produk-produk hukum berupa surat keputusan, KPU sebagai penyelenggara Pilkada akan meminta masukan atau pandangan.

“Atau juga terkait peraturan-peraturan yang masih multi tafsir, maka tentu saja terkait hal itu sudah menjadi kewajiban kami untuk berkonsultasi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya” pungkasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Sri Tatmala Wahanani, ia mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya bersama KPU Kabupaten Tasikmalaya telah menandatangani kesepakatan bersama atau MoU di bidang perdata dan tata usaha negara.

Baca Juga :  Pembalap Muda Asal Tasikmalaya Meninggal di Sirkuit Sepang Malaysia

“Kesepakatan bersama ini untuk memberikan sarana bantuan hukum kepada KPU dalam rangka pemilihan kepala daerah atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya” ujarnya.

Bantuan hukum yang akan diberikan antara lain yaitu kejaksaan dapat bertindak atas nama pemerintah yaitu dapat mewakili KPU dalam menangani ataupun bertindak atas kuasa khusus dari KPU untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti sengketa hasil pemungutan suara.“Apabila ada gugatan, kalau mengenai sengketa hasil pemungutan suara itu tentunya masyarakat ataupun calon yang tidak merasa puas bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. KPU dapat memberikan kuasa hukum kepada Kejaksaan, dan JPN dapat bertindak mewakili KPU dalam menghadapi persoalan tersebut di Mahkamah Konstitusi” pungkasnya.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Close
Close