Desa

Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan Menjadi Faktor Utama Kades Terjerat Hukum

TASIKMALAYA- Salahsatu faktor penyebab terjeratnya kepala desa ke ranah hukum adalah lemahnya pengawasan serta kurangnya penyuluhan dan pembinaan hukum dan tata kelola pemerintahan desa. Hal itu diungkap H. Pepen Rosmudin, SH Kepala Desa Tanjungbarang Kecamatan Cikatomas pada saat diskusi yang digelar LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (10/7/2019)

Ia mengungkap bahwa pemerintah desa hari ini perlu pembinaan hukum dan tata kelola perintahan desa, Menurutnya kepala desa hari ini juga dibingungkan terkait regulasi yang sangat cepat berubah,

“Kepala desa kadang kadang-kadang masih berkutat di undang-undang terdahulu, kita juga tidak bisa mennyalahkan kepala desa yang saat ini terjerat hukum karena karena hampir 99% kepala desa tidak memahami tentang sebuah regulasi, mereka kebingungan harus mengacu kemana,”ujarnya

loading...

Tak hanya itu, menurut Pepen permasalahan kepala desa semakin rumit karena sering kali mendapat tekanan dari masyarakat yang ingin mengetahui secara detail pembangunan desa

“Kedua tekanan dari masyarakat, terkadang masyarakat itu overlap, masyarakat itu memang mempunyai fungsi pengawasan, namun tidak mempunyai fungsi audit, artinya masyarakat terkadang terlalu overlap sehingga seolah olah ingin mengaudit, sejauh mana? berapa?, padahal terkait rincian secara detail itu masyarakat belum tentu faham, padahal terkait hal tersebut ada batasan-batyasan tertentu yang diatur oleh undang-undang,”

Menurutnya terkadang pemerintah desa tidak memahami tupoksi sehingga tidak bisa membedakan antara penanggujawab kebijakan dan pelaksana teknis

“Sebenarnya tata kelola pemerintahan desa itu sudah sesuai dengan undang-undang namun kembali kepada pelaksana teknis, karena kepala desa itu hanya penanggungjawab, kepala desa sebenarnya bukan pelaksana teknis, tapi kepala desa itu adalah menegerial, penanggungjawab, bahasanya pun dalam undang-undang seperti itu, tidak lebih dari itu”

Baca Juga  Tak Dihadiri Bupati, Pelantikan PPDI Kab Tasikmalaya Sukses

Ditanya terkait kepala desa yang menerima dana aspirasi melalui bantuan keuangan (Bankeu) kemudian terjerat hukum, ia menjawab hal itu tidak akan terjadi manakala semua mekanismenya ditempuh dengan baik

“Nah kalaupun memang ada perubahan tentang pelaksanaan itu sebenarnya bisa dimusyawarahkan ditingkat desa tergantung dari kebutuhan masyarakat, namun sayangnya banyak kepala desa yang tidak faham dengan aturan tersebut sehingga banyak kepala desa ketika mengalihkan pelaksanaan pembangunan mereka tidak melalui mekanisme yang ada seperti musyawarah dan pembuatan berita acara pengalihan”

Ia berharap pemerintah desa diberikan keleluasaan dalam mengambil kebijakan, karena menurutnya pemerintah desa hari ini banyak diintervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan

“Desa itu kan otonom, artinya mempunyai kebijakan sendiri, tapi kalau banyak yang mengintervensi bukan otonom namanya, kalau desa itu otonom seharusnya melimpahkan seluruhnya jadi kewenangan desa, diakhir tahun anggaran mereka tinggal meminta laporan pertanggungjawaban dari desa, itulah yang kami harapkan, semua permasalahan desa kita kembalikan ke desa karena kembali kepada tujuan Negara yaitu desa adalah agen kemajuan bangsa, tentunya dengan pengawasan, penyuluhan pendampingan para kepala desa, kalau lemah dalam pengawasan, pembinaan penyuluhan hukum kepada para pelaku pembangunan desa maka itu akan menjadi sebuah masalah”pungkasnya

Penulis: Budi

Editor: Mesa

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close