Hukum

LBH Ansor Pertanyakan Dasar Hukum Penahanan Tiga Anggota Banser

GARUT – Kasus Pembakaran Bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Peringatan Hari Santri di Limbangan Garut terus berlanjut dengan ditahannya tiga anggota Banser.

Mereka dibawa sekira Pukul 21.00 ke Mapolres Garut dan di BAP sekira tengah malam. Hingga berita ini ditulis, Selasa, 23 Oktober 2018, tiga anggota Banser Kecamatan Limbangan itu pun masih di Mapolres.

LBH Ansor Jawa Barat dan LBH Ansor Tasikmalaya sudah menjadi Kuasa Hukum tiga anggota Banser tersebut dan mempertanyakan dasar hukum penahanan kepada Kepolisian.

“Jika dasarnya Pasal 156 ancaman 4 tahun tidak memenuhi syarat objektif penahanan kecuali 156a KUHP dengan ancaman 5 tahun,” kata Ketua LBH Ansor Jabar, Agus Indra.

Menurut Agus, Kepolisian menghubungkan pembakaran bendera dengan Pasal 156 dan 156 a KUHP tidak akan terpenuhi unsur. Kecuali, ujarnya, dipaksakan memakai Pasal 156 a yang akhirnya bukan proses hukum melainkan politik yang melegitimasi hukum.

“Pada posisi ini, maka penyidik kepolisian menjadi alat politik atas nama hukum. Memaksakan perbuatan yang tidak memenuhi unsur tindak pidana dibuat seolah-olah menjadi tindak pidana. Apalagi jika benar bendera yang dibakar adalah simbol HTI yang jelas organisasi terlarang,” tuturnya. (Imam)

Baca Juga  Peradi Buka Layanan Publik Di Taman Kota
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close