Sosok

Mengenal Sosok Agustiana (Tamat) Ditempa Asia Dan Amerika Latin

Perjalanan sampai menempa ilmu gerakan di luar negeri pun tak pernah terbersit sama sekali. Tahun 1994 melakukan studi ke Korea, kemudian Brazil, Taiwan dan Thailand. Di Korea belajar tentang gerakan mahasiswa yang terintegrasi dengan masyarakat, di Brazil belajar gerakan petani dan buruh, di Taiwan soal demokrasi dan Thailand lebih ke pertanian.

Kesempatan belajar di negara asia dan amerika latin itu diperoleh karena Agus dikenal sebagai aktifis yang selalu terpanggil persoalan Aqidah serta Kemanusiaan. Sehingga, ujarnya, banyak NGO (LSM) yang memilih Agus untuk direkomendasikan ke luar negeri. Bahkan ketika di Korea dan Brazil, diminta tidak pulang lagi ke Indonesia.

“Intina mah loba nu mikaresep we,” tuturnya.

loading...

Sepulang dari Korea, Agus mendirikan Forum Pemuda Mahasiswa dan Pelajar Garut (FPMPG) dengan menyambungkan poros Mahasiswa yang kuliah di STAI Musadaddiyah dan Cipasung Tasikmalaya. Maka ketika terjadi kerusuhan Tasik tahuh 1996 yang disebut Desember Kelabu, Agus dituduh sebagai aktor kerusuhan.

“Saya hanya monitoring saja di Garut. Tapi, ya begitulah karena yang demonstrasi ada keterikatan kader dengan saya maka saya dituding sebagai dalang,” tuturnya.

Akibat Kerusuhan Tasik tersebut, Agustiana harus mendekam di sel penjara Ciamis selama 20 bulan dari vonis delapan tahun. Kemudian bebas dan memilih tinggal di tanah kelahiran Tasikmalaya. Alasan menetap di Tasik pun karena banyak aktifis yang sudah bergaul dengan Jakarta tapi tidak tahu yang sebenarnya. Maka sekira tahun 1999 didirikanlah Forum Pemuda dan Mahasiswa Revolusioner (FPMR) dengan alasan karena Tasik lebih banyak dikuasai orang lain.

Satu tahun dari sana, berdirilah Serikat Petani Pasundan (SPP) yang sebetulnya sejak tahun 1992 sudah berjalan. Atas inisiatif Agustiana sendiri, SPP menancapkan kiprahnya di Tatar Parahyangan sebagai implementasi nilai kepedulian pada petani, nilai kewajiban beragama dan nilai pemahaman terhadap situasional dalam melihat persoalan.

“Artinya persoalan petani dan persoalan tanah bukan persoalan orang perorang tapi persoalan sistem ketatanegaraan, kebijakan pertanahan, tafsir dari Undang-Undang dan tafsir berakidah antara hubungan tanah dengan manusia,” kata Agus.

SPP sendiri masih bertahan yang lebih dari 20 tahun terus berjuang dengan isu pembaharuan agraria dan desa. Padahal jarang sekali sebuah serikat bisa bertahan sampai 10 tahun sekalipun.

Baca Juga  Songsong HUT RI, Lansia Ini Kayuh Sepeda 272 KM

“Kuncinya karena SPP diikat tanggung jawab moral idealisme dan akidah yang kalau ditinggalkan akan berdosa jika belum beres. Dan sangat berdosa juga kalau tidak didasari idealisme pola advokasi itu bisa terpeleset menggunakan rakyat untuk memperoleh ketenaran bagi pendampingnya. Tapi berbahaya juga kalau pemahaman pendampingan rakyat mengandalkan pendampingan hukum saja tanpa empaworing. Maka kehidupan SPP sama dengan kehidupan beragama. Jadi, kami tak akan meninggalkannya,” ujarnya.

Agus pun mengungkapkan bahwa SPP juga sebagai bentuk kritik pelopor Serikat Petani diseluruh negeri yang awalnya ngepos di Serikat Petani Jawa Barat (SPJB) yang ngepos juga di LBH Bandung.

Namun perjuangan SPP bukan dalam kontek tanah saja, melainkan lebih jauhnya membangun kenegaraan kecil dalam batas desa sehingga tujuan akhirnya pembaharuan agraria dan desa.

“Maka SPP juga mendirikan Pusat Pendidikan Pembaharuan Desa dan Agraria tahun 2003 yang berpusat di Garut yang berdiri sejak 2003. Dan itu swadaya,” tutur Agus.

Agus juga menjelaskan apa itu yang disebut Pembaharuan Desa dan Agraria bahwa dalam kontek agrarianya menata kembali sumber-sumber daya agraria supaya menjadi sumber-sumber pokok kehidupan masyarakat dan sumber pembangunan di Desa supaya rakyatnya tidak lagi ke kota dan menjadi buruh. Kalaupun ke kota ia sekolah atau memasarkan prodak.

“Ya kalau desanya adalah negara dalam entitas kecil. Jadi sistem ketatanegaraan yang lebih melaksanakan amanat konstitusi bagaimana keberadaan pemerintah dengan didorong oleh kesadaran SPP yang membangun budaya produktifitas dan kegotongroyongan dalam menciptakan pemerintah desa karena petani itu manajemennya luar biasa,” ujarnya.

Maka dalam kontek Desa sebagai negara, kata Agus, Desa harus diperbarahui dari kontek alat pemerintah mobilisasi rakyat menjadi alat minijmen yang mempresentasikan alat pemerintah dalam memproteksi yang lemah mempromosikan yang berpotensi dan mengadministrasikan segala kegiatan sosial.

Baca Juga  KH Ate Musodiq Ketua PCNU Kota Tasik Terpilih

“Jadi demokrasi strukturalnya tidak terlalu jauh. Maka kita mendirikan sekolah supaya tidak lari ke kota karena dua hal yang tidak bisa dihindari adalah urbanisasi akibat kemiskinan karena di desanya tidak ada penghasilan. Akhirnya menjadi buruh murah, menjadi yg tertindas secara ham menjadin kaum miskin kota,” tuturnya.

Sejak 2003 hingga 2014, sudah 12 sekolah berdiri yang tersebar di Tasikmalaya, Garut dan Ciamis. Proses kegiatan belajar mengajarnya tetap mengacu pada kurikulum nasional, namun dalam proses pelaksanaan mengintegrasikan nilai-nilai sosial yang ada di setiap lingkungan sekolah dan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya untuk dimasukan pada mata pelajaran.

Pendidikan lingkungan hidup, keorganisasian dan kepemimpinan, mata pelajaran khusus yang wajib diikuti oleh seluruh siswa dengan proses pembelajaran tidak selamanya didalam ruangan, tetapi diuar ruangan juga.

“Pengajarannya pola pesantren dan dalam pola pembiayaannya membiayai sendiri. Misal dengan menggarap tanah kolektif atau menanam pohon pisang,” kata Agus.

Gurunya pun, ujar dia, disediakan lokal dengan basis keahlian. Misal Guru di SMK SPP ada pelayan sekolah dasar inpres. Tapi dia sangat ahli berternak. Maka di sekolah SPP dijadikan guru beternak meski menurut sistem kurikulum pemerintah harus ada sertifikasisi.

Kemudian guru agama, meski tidak lolos SD tapi agamanya lahir batin dalam artian tidak hanya paham soal sariat tapi paham juga keimanan dan ketauladan, maka dijadikan guru.

“Sekolah di indonesia itu parah, semua orientasi kerja. Padahal pekerjaan itu adalah identitas pribadi karena manusia punya tanggung jawab dua yakni memimpin dan menghidupi dirinya sendiri. Nah di sekolah SPP segala keterampilan dan kepemimpinan dibangun, karena SPP sekarang bukan hanya memperjuangkan soal tanah,” tutur Agustiana. (Mesa)

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close