Mengkritisi Reformasi Hari Ini

Tanggal 21 Mei bertepatan dengan hari reformasi dimana Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran diri di halaman istana negara yang menuai banyak kegembiraan di kalangan aktivis. Disaat itu pula seolah menjadi kemenangan mahasiswa setelah berhasil menumbangkan rezim orde baru yang berkuasa 32 tahun lama nya.

Sumber gambar : referensi pihak ketiga

Namun selang 20 tahun kemudian pasca tragedi 21 Mei 1998 masih menyisakan duka yang sangat mendalam yang dirasakan oleh aktivis dan masyarakat karena banyak korban berjatuhan akibat kejadian itu. Tercatat ada 1.217 jiwa yang meninggal. Sebagian besar dimakamkan di pemakaman umum TPU Pondok Ranggon. Selain itu tercatat ada 91 orang luka dan 31 orang hilang. Pembakaran terhadap sejumlah gedung, pusat perbelanjaan, dan kawasan tempat tinggal, terjadi hampir di seluruh wilayah ini seakan menjadi tumbal reformasi yang terjadi di negeri kita.

Banyak Menyisakan Sejarah
Bahkan sebelum itu, terjadi penembakan terhadap mahasiswa Trisakti yang menyebabkan kematian terhadap 24 aktivis dan mahasiswa di culik ini seakan menjadi kisah mengerikan di negeri kita.
Kini genap 20 tahun reformasi Indonesia jika di lihat dalam agenda reformasi 1998.

loading...
  1. Adili suharto dan kroni-kroninya
  2. Amandemen uud 1945
  3. Otonomi daerah seluas-luasnya
  4. Hapuskan dwifungsi ABRI
  5. Hapuskan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme)
  6. Tegakkan supremasi hukum.

Hingga sekarang, yang baru bisa tercapai dalam capaian agenda reformasi adalah Dwi fungsi ABRI dan amandemen UUD1945 selebihnya pemerintah lamban dalam perubahan pemberantasan korupsi, walaupun hari ini mulai sedikit demi sedikit sudah melakukan upaya-upaya penegakan dengan membentuk badan khusus seperti KPK tetapi dalam segi pelaksanaan selalu tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian dan kejaksaan, selanjutnya otonomi daerah seluas-luasnya diatur dalam peraturan perundang-undangan UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1-7, 18A Ayat 1 dan 2, serta 18 B ayat 1 dan 2.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tetapi Meski demikian, masih terjadi banyak penyimpangan mengenai otonomi daerah di Indonesia. Sistem ini memiliki banyak celah yang dapat dengan mudah digunakan untuk pemanfaatan kebutuhan pribadi. Dengan otonomi daerah, setiap provnsi mendapatkan APBD masing-masing sehingga dapat memanfaatkannya secara mandiri bagi tiap daerah. Tidak jarang terjadi penyalahgunaan serta manipulasi dilakukan oleh oknum pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Pada agenda reformasi yang terkahir kebijakan reformasi hukum dalam rangka revitalisasi hukum.
Paket pertama digulirkan Oktober 2016, dimaksudkan untuk memberantas pungutan liar dan suap dengan membentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Suap (Satgas Saber Pungli), pemberantasan penyelundupan, percepatan pelayanan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), pelayanan izin tinggal terbatas dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) berbasis teknologi yang transparan, dan relokasi lembaga pemasyarakatan.
Paket kedua digulirkan Januari 2017, dimaksudkan untuk menata berbagai regulasi yang masih tumpang tindih, perluasan jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat kecil, dan membangun rasa aman di lingkungan masyarakat lewat pengembangan pemolisian masyarakat (polmas). Tujuannya untuk membangun dan memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum.
Sayang disesalkan 2 kebijakan sama sekali tidak menyentuh dunia peradilan dan birokrasi negara yang buruk. Kelembagaan peradilan dan birokrasi yang kuat tidak akan berjalan baik jika diisi dengan aparat yang tidak berintegritas. Perilaku aparatur yang buruk sangat memengaruhi kinerja kelembagaan peradilan dan birokrasi pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Maksud dan tujuan baik pemerintah dalam reformasi hukum paket pertama terasa hambar karena realisasinya yang buruk.

Jadi bisa disimpulkan bahwa agenda reformasi belum terlaksana dengan baik oleh pemerintah tuntutan reformasi di tahun 1998 belum terealisasi secara massif.

Pustaka :

  1. Wikipedia.org
  2. Tempo.co

Hafidulloh – MediaDesa.id
Wk sekbid eksternal
PKC PMII Jawa Barat

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close