Nasional

Menteri Agama Menerima Aspirasi Ulama, Ormas dan Aktivis Sosial

MediaDesa.idSURABAYA. Menteri Agama Lukman Hakim Saepudin, menerima aspirasi sejumlah Ulama, Ormas dan Aktivis Sosial. Apirasi yang disampaikan ini adalah tentang kerangka penyelesaian konflik pemahaman keagamaan dan kebangsaan. Aspirasi ini adalah hasil dari diskusi terfokus antara para Ulama, LSM dan Aktivis Sosial yang difasilitasi oleh kementerian agama RI dan Lakpesdam PBNU dalam acara DIALOG NASIONAL KEAGAMAAN DAN KEBANGSAAN dengan tema “mewujudkan Islam Indonesia yang wasatiyah” bertempat di Bumi Surabaya City Resort Surabaya 16/7/2018.

Dalam kesempatan tersebut Lukman Hakim sampaikan, “Sejak 3 tahun lalu kementerian agama melakukan moderasi agama, dimana agama tidak terbawa dalam arus ekstrim radikal maupun pengaruh sekularisme”. Tetapi ini tidak mudah mengingat relasi negara dengan agama Sangat rumit.
Agama bagi indonesia memiliki posisi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi karakter yang erat melekat dalam dimensi ketata negaraan. Seperti dalam jenis peradilan negara kita memiliki ke khasan yaitu Pengadilan Agama, disamping peradilan umum, Peradilan Militer dan yang lainnya.

Atas dasar berbagai persoalan yang timbul dari pemahaman keagamaan saat ini, kementerian agama memandang perlu untuk mengajukan rancangan undang-undang perlindungan beragama. Dengan undang-undang ini diharapkan kedepan ada perlindungan hukum bagi para pemeluk keagamaan baik dari masalah pemahaman dan pelaksanaan maupun dari tindakan diskriminasi dan tindakan kekerasan, semoga ini dapat cepat terselesaikan.
Ibu Artiah dari organisasi perempuan Ahmadiyah menyampaikan pertanyaan dapatkah mendirikan masjid tanpa IMB, atas pertanyaan ini Lukman Hakim menyampaikan bahwa hal ini tidak mungkin, ada regulasi yang mengatur ini yang mana ini para perwakilan agama-agama yang ada.

loading...

Menanggapi masalah kehidupan beragama jemaat ahmadiyah diharapkan dapat memperhatikan SKB 3 menteri yang mana Ahmadiyah tidak boleh menyampaikan keyakinannya dihadapan umum, diluar hal itu ahmadiyah bebas untuk menjalankan keyakinan keagamaannya. (AIH)

Baca Juga  GP Ansor Lapor ke Jokowi Ada Kelompok Radikal di Jabar yang Gabung Kontestan Pemilu
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close