Nasional

Menuju Desa Bermartabat dimulai dari Perlindungan Anak dan Perempuan

Hari ini banyak desa dihadapkan dengan persoalan perlindungan anak yang kian hari situasinya semakin kompleks, terutama kekerasan kepada anak dan kaum perempuan, dimulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi sampai penelantaran anak di bawah umur. Hal inilah yang mendasari DPC Peradi Tasikmalaya tergugah untuk melakukan sebuah sikap penyadaran akan hukum terhadap masyarakat, khususnya aparatur setempat, salah satunya pemerintah desa sebagai basis akar rumput yang menaungi dan mengurusi masyarakat yang dimulai dari tingkat atas sampai ke paling bawah. Karena telah kita sadari bersama, bahwa desa menjadi ujung terdepan pelayanan pemerintah paling dekat yang berhubungan langsung dengan masyarakat salah satunya anak-anak dan perempuan.
Poin-poin yang berhasil Media Desa himpun dari diskusi yang dilakukan beberapa hari lalu antara DPC Peradi Tasikmalaya, Pemerintah Desa serta beberapa intansi serta organisasi terkait, bahwa pelanggaran terhadap anak dan perempuan bermula di akibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya kurang terjamahnya terkait pemahaman hukum atas perbuatan melawan hukum yang terjadi di tengah masyrakat dan aparutur pemerintah desa, ditambah lagi tidak adanya perdes (peraturan desa) yang memuat tentang anak dan perempuan. Seperti pernyataan sekdes Sirna Putra yang berhasil penulis rangkum, beliau berpandangan bahwa, “Setiap desa perlu membuat perdes terkait anak dan perempuan. Banyak kasus di desa-desa termasuk desanya sendiri, yang memang tidak mencuat kepermukaan lantaran belum adanya perdes serta ketidak tahuan hukum dari pihak masyarakat, sehingga penyelesainnya banyak yang hanya sampai kepada tahap kekeluargaan”.
Jelas disini bahwa kurangnya informasi serta pemahaman terhadap
kasus kekerasan seperti sexsual, KDRT, penyimpangan terhadap anak, serta tindakan melawan hukum yang mengarah kepada terenggutnya hak-hak anak dan perempuan menjadi sebuah pemahaman yang krusial. Maka tidak bisa dihindari, bila desa memiliki keterbatasan terkait dengan pengurangan risiko, serta pencegahan dan penanganan kekerasan kepada anak dan perempuan. Walaupun banyaknya kasus-kasus pelanggaran terhadap anak dan perempuan yang telah terjadi di berbagai desa di Indonesia, nyatanya desa tidak memiliki sumber daya memadai untuk merespon, baik berupa peraturan desa (perdes) serta SDM (sumber daya manusia) yang mampu memberikan titik terang terhadap persoalan tersebut.
Di beberapa desa di Indonesia contohnya, urusan terkait perempuan dan anak dimasukkan sebagai bagian tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat atau kaur kesra. Yang di dalamnya terdapat hampir semua urusan sosial masyarakat di desa termasuk ibu hamil, melahirkan sampai kematian saja. Sedang sosialisasi, penanganan serta pendampingan hukum, baik berupa advokasi di ranah luar pengadilan (non litigasi) sampai pada pengadilan (litigasi) belum ada. Saat pelaksanaanya pun kaur kesra misalnya, ini hanya dibantu oleh lembaga-lembaga yang ada di desa seperti PKK, karang taruna, dasa wisma didalam memberikan penyuluhan maupun pendidikan kepada masyarakat, yang tentu kapasitasnya belumlah memadai untuk mengcover terkait seluruh problematika di desa yang sifatnya sosial seperti kasus perbuatan melawan hukum terhadap anak dan permpuan. Sudah semestinya perlindungan anak dan perempuan bukan hanya berada di ranah pencegahan saja, melainkan penanganan kekerasan kepada anak dan perempuan pun harus ada. Hampir tidak ditemukan, desa yang memiliki semacam komisi yang membantu pemerintah desa merespons kasus perlindungan anak dan perempuan. Minimnya anggaran untuk perlindungan anak dan perempuan pun nyatanya juga kontras disana, hampir semua kepala desa mengeluhkan terkait anggaran, mereka tidak berani mengalokasikan dana desanya untuk kegiatan dan demi kepentingan payung hukum perlindungan anak dan perempuan, karena tidak adanya juknis (petunjuk teknis) yang dibuat secara tertulis dari atas; seperti petunjuk berdasarkan arahan pemerintah kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat. Juga ditambah lemahnya komitmen desa untuk menyelenggarakan upaya perlindungan anak dan perempuan di setiap wilayahnya, memiliki sumbangsih yang cukup besar terhadap maraknya pelanggaran-pelanggaran yang menimpa anak dan perempuan.
Maka benar adanya pernyataan ketua umum Peradi Tasikmalaya, Andi ibnu, S.H. yang berpendapat bahwa, ” Satu perbuatan melawan hukum memang telah di atur di UUD, tetapi hal tersebut tidak dibangun berdasarkan kapasitas masyrakatnya (termasuk pemerintah desa). Membangun kesadaran masyarakat terhadap hukum, bukan hanya sebatas penyuluhan hukum saja, tetapi dibutuhkan hal-hal teknis, yang semuanya sebetulnya telah di atur oleh UUD”.
Memang terjadi dilematis di dalam tubuh pemerintah desa, bila desa melakukan terobosan-terobosan yang sifatnya tidak terkolektif dan ter-koordinasi antar pemerintah desa dan pemerintah pusat, akan timbul ke khawatiran terjadinya sebuah anggapan telah menyalahi aturan, karena pihak pemerintah desa di anggap terlalu jauh. Padahal jika kita merujuk Peraturan Menteri Desa No 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, disana desa memiliki kesempatan untuk mengalokasikan anggarannya untuk digunakan membiyayai kebutuhan yang sifatnya sosial seperti upaya perlindungan anak dan perempuan.
Serta anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat juga, dana desa dapat di alokasikan untuk kegiatan perlindungan terhadap anak dan perempuan juga. Dari Permendes ini, desa pun bisa mengalokasikan dananya bagi upaya-upaya payung hukum. Jadi tidak perlu menunggu perintah dari pusat, karena desa pun punya wewenang untuk melakukan upaya-upaya melalui perdesnya. Ada pun untuk persoalan ketidak tahuan desa, dan rendahnya kapasitas terkait hal ini, seharunya dapat difasilitasi oleh pihak lain terutama pemerintah kabupaten, dengan melibatkan seluruh stekholder dan elmen masyarakat. Mulai dari mahasiswa, ormas, LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan, serta kelompok masyarakat yang peduli terhadap persoalan ini.
Kita juga perlu mendorong desa agar tidak hanya mengalokasikan anggarannya untuk frastruktur saja, akan tetapi juga untuk membangun SDM pemerintah desa dan masyarakatnya, serta ikut terlibat andil didalam melakukan pencegah dan perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan dari tindakan yang bersifat hilangnya hak-hak mereka sebagai masyarakat desa dan warganegara.
Kegiatan yang sifatnya upaya dalam melindungi anak dan perempuan di desa, perlu di perkokoh dengan di ciptakannya isu-isu perlindungan anak dan perempuan, lalu mengankatnya ke setiap media yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat desa. Pemerintah desa juga harus terus didorong oleh seluruh pihak agar semakin berani dan peka terhadap gejala-gejala yang timbul dari persoalan isu anak dan perempuan. Serta siap menggunakan sumber daya dan anggarannya sebagai bentuk responsif aparat desa untuk melindungi anak dan perempuan. Dengan demikian, aparat desa telah ikut membantu dan bertanggung jawab terhadap jaminan keamanan atas pemenuhan hak-hak anak dan perempuan di wilayah desanya masing-masing. (Usep Ruyani)

Baca Juga  Surat Cinta Demokrasi Untuk Masyarakat Majalengka
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close