Peristiwa

Meski Dinyatakan Organisasi Terlarang, Pemkot Tasik Kucurkan Dana Hibah Untuk HTI

TASIKMALAYA – Disaat publik Indonesia sedang gaduh akibat infiltrasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengibarkan benderanya saat Peringatan Hari Santri Nasional di Garut, ternyata HTI di Kota Tasikmalaya kerap mendapat Bantuan Dana Hibah Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Melalui data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, HTI tercantum sebagai penerima belanja hibah ke badan/organisasi dengan anggaran sebesar Rp 10 juta.

Dalam dokumen Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah 2017, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang masuk kategori penerima unsur kelompok masyarakat berada diurutan nomor 101.

Dengan alamat Sekretariat, Jalan Winaya V No 115 Cikunten Indah Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, organisasi yang dinyatakan terlarang di Indonesia ini diprioritaskan mendapat bantuan dana seperti organisasi lain di Kota Tasikmalaya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tasikmalaya, Nasihin mengakui masuknya HTI sebagai penerima hibah. Namun tidak melalui kesra melainkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tasikmalaya.

“Teu di Kesra, cobi ka Kesbangpol,” kata Nasihin.

Kepala Kesbangpol saat itu, Deni Diyana mengakui masuknya HTI sebagai penerima Hibah tahun 2017. Namun bantuannya tidak diambil sehingga dikembalikan ke Kas Daerah.

“Soal pengajuannya saya tidak tahu, tapi memang tercantum namun tidak diambil,” ujar Deni yang di tahun 2018 sudah pindah tugas me jadi Camat Tawang ini.

Sebelumnya Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.

Dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 8 Juli 2017 lalu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, upaya pembubaran HTI telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

Baca Juga  Petugas Parkir depan BCA Banjar Meninggal Tertimpa Baliho Capres

Wiranto menyampaikan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI antara lain karena sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Dan ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. (Mesa)

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close