Hukum

Nasib Korban Begal yang Menjadi Tersangka dalam KUHP

MediaDesa.id – Pada kasus terduga tersangka pembunuhan yang mengakibatkan begal tersebut meninggal setelah ada kontak fisik dengan si begal, yang berbuntut panjang pada si korban menjadi tersangka atas tuduhan kasus pembunuhan yang ditancapkan pidana pasal 351 KUHP sementara dalam pasal 49 ayat 1,2 KUHP(1)

  1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
  2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Jadi menurut pasal ini orang yang melakukan pembelaan terhadap harta benda dan kesusilaan tidak bisa di pidana karena alasan penghapusan pidana karena ada pembenaran karena perbuatan pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa (noodweer)
Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal” (hal. 65-66), yaitu:

  1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
  2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
  3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Soesilo memberi contoh “pembelaan darurat” (Pasal 49 ayat [1] KUHP) yaitu seorang pencuri mengambil barang orang lain, kemudian si pencuri menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukuli pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.

Baca Juga  Pengibar Dan Pembakar Bendera HTI Divonis Bersalah

Kemudian, Soesilo juga memberikan contoh “pembelaan darurat yang melampaui batas” atau noodweer-exces (Pasal 49 ayat [2] KUHP) sebagai berikut:

Misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.

Jadi untuk kasus di atas kiranya menjadi alasan pembenaran bagi si korban karena membela kepentingan-kepentingan berupa badan kehormatan dan barangnya sendiri dengan melakukan perlawanan yang menyebabkan kematian bagi si pelaku yang melawan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan melawan hak Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri tidak dapat di katakan melanggar asas praduga tak bersalah jika si korban pembegalan dapat membuktikan di sidang pengadilan bahwa perbuatannya dilakukan dalam rangka pembelaan darurat. (Hafidulloh)

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close