DesaHukum

Optimalkan Perlindungan Hukum, PERADI Tasikmalaya Gelar Pameran Hukum & HAM

TASIKMALAYA – DPC Peradi Tasikmalaya bersama organisasi bantuan hukum di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya dan Mitra Jaringan Posbakum, didukung oleh The Asia Foundation dan USAID menyelenggarakan acara bertajuk pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Acara yang bernama Pameran Hukum dan Ham Tasikmalaya ini dalam rangka peringatan hari anti korupsi sedunia, berlangsung dari tanggal 9-10 bertempat di Pesantren Al-Mukhtariyah, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.

Beberapa rangkaian kegiatan yang mewarnai acara ini adalah Launching Posbakum, Malam Penganugerahan Hukum dan Ham, Konsultasi Hukum Gratis, Talk Show Hukum dan Ham, Diskusi Kelas, dan Galery Bhineka Tunggal Ika.

Selain itu, ada beberapa pagelaran seni budaya yang akan ditampilkan di sela-sela acara, diantaranya Seni Tradisional, Lais, Wayang Bobodoran, Karinding dan Musikalisasi Puisi.

Ketua DPC Peradi Tasikmalaya dalam sambutannya menegaskan bahwa Peradi milik semua warga.

” Bahwa DPC Peradi Tasikmalaya bukan semata milik anggotanya yang notabene advokat semua, karena pada hakikatnya Peradi adalah milik semua masyarakat. Maka dari itu dibentuklah beberapa posbakum yang di dalamnya terdapat struktur yang merupakan miniatur sebuah lembaga bantuan hukum” tegas Andi.

Dikatakannya, karena semua orang bisa saja menjadi paralegal yang akan menjadi pemberi bantuan hukum asalkan paham tentang hukum dan sanggup melayani bantuan hukum.

Ada beberapa indikator, lanjut Andi, yang kita sedang terapkan, Di Kabupaten dan Kota Tssikmalaya sudah dibentuk beberapa posbakum yang ditempatkan di desa maupun kelurahan.

Acara dihadiri dari instansi pemerintahan yaitu walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman, sekaligus membuka secara resmi ditandai dengan pukulan gong tepat pukul 14.42 WIB.

Selain itu, dihadiri beberapa SKPD Kota dan Kabupatan Tasikmalaya, organisasi bantuan hukum.

Dalam sambutannya, walikota mengatakan bahwa semua masyarakat bisa dan harus mendapatkan pelayanan hukum karena negara sudah mengaturnya.

Baca Juga :  Kemendesa Sedang Garap Protokol New Normal Desa

” Semua warga harus mendapatkan perlindungan hukum, namun dalam kenyataannya dirasa belum optimal. Maka saya setuju dengan tema acara ini yaitu untuk mengoptimalkan upaya perlindungan hukum”, kata Budi.

Di lain kesempatan ketua PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Tasikmalaya, Sovi M. Shofiyuddin, tidak semua masyarakat mampu mendapatkan pelayanan hukum, maka dengan adanya posbakum yang dibentuk ini semoga bisa melayani seluruh lapisan masyarakat para pencari keadilan. Tutupnya.

Penulis : Mesa

Tinggalkan Balasan

Close
Close
%d blogger menyukai ini: