Peristiwa

Ormas Kota Banjar Desak Kepolisian Tindak Pelaku Ujaran Kebencian Kepada Ketua Umum GP Ansor

BANJAR – Ormas Kota Banjar yang terdiri dari Barisan Ansor Serbaguna (BANSER), IPNU, IPPNU, PMII, GMNI, Bobotoh, menggelar aksi di depan Mapolres Banjar guna mendesak kepolisian agar segera menindak tegas pelaku hoaks dan ujaran kebencian yang telah meresahkan Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa, (28/9/2020).

Sebelumnya, PC GP Ansor Kota Banjar telah membuat laporan kepolisian atas dugaan perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh akun Facebook berinisial MG yang dengan sengaja telah menyebarkan postingan:

‘Herder-herder peliharaan istana’ yang dibawahnya dimuat foto-foto, salah satunya Ketua Umun GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.

Massa aksi kecewa, mendengar informasi proses hukum ditangguhkan karena atas permintaan Ketua PC GP Ansor Kota Banjar. Pada awalnya Kasat Serse Polres Banjar menyampaikan bahwa tindak pidana yang dilaporkan adalah delik aduan karena perbuatan tersebut adalah fitnah, sehingga perkara tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena sudah dicabut pelapor.

Hal tersebut dibantah Sekretaris PC GP Ansor Kota Banjar, Ahmad Muhtar, menurutnya tindak pidana yang dilaporkan bukan perbuatan fitnah tetapi ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong (hoax) dan saat itu Kasat Serse Kota Banjar memperlihatkan beberapa surat undangan sebagai bukti perkara tersebut pada awalnya akan ditindak lanjuti.

Ahmad Muhtar menilai, Polres Banjar tidak memiliki ketegasan akan menindak lanjuti perkara tersebut, bahkan terkesan akan mengesampingkan perkara tersebut karena secara lisan telah dicabut oleh Supriyanto sebagai pelapor yang telah mengatasnamakan Ketua PC GP Ansor Kota Banjar.

Namun menurut Muhtar, pencabutan laporan lisan tersebut bukan keputusan PC GP Ansor Banjar melainkan keputusan pribadi saudara Supriyanto. Perbuatan Supriyanto yang telah mengambil keputusan sepihak tersebut disebabkan adanya tekanan dari sejumlah organisasi yang mendukung terlapor.

Baca Juga :  Kejari Ciamis Lamban Tangani Kasus Korupsi Mar Up Pengadaan Fingerprint

Penekanan ormas terhadap Supriyanto untuk mencabut laporan polisi dilakukan dengan cara mendatangi Supriyanto di rumahnya pada hari Jumat, 11 September 2020, dan pada saat itu Supriyanto dipaksa untuk mencabut laporannya.

Sementara itu, Wakil Ketua LBH GP Ansor Jawa Barat, Andi Ibnu Hadi mengatakan, pencabutan pelaporan secara lisan yang dilakukan oleh Supriyanto jelas dan nyata disebabkan adanya paksaan dari pihak terlapor.

” Itu adalah hal yang harus dikesampingkan, mengingat hal tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan hukum yang sempurna” katanya lewat pesan WhatsApp. (29/09/2020).

Andi menambahkan, sementara tindak pidana yang dilakukan oleh terduga MG dengan cara menyebarkan postingan berisikan ujaran kebencian atau permusuhan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

” Ya, kita lihat saja pada Pasal 28 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana juncto Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008, disitu sudah jelas” tutupnya.

(Mesa)

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: