Paradigma Hukum dan Pembangunan Desa

MediaDesa.id – Sebelum lebih jauh membongkar sisi gelap persoalan pembangunan Desa dengan menggunakan pendekatan yang diramu dengan konsep Paradigma yang multi dimensional, penulis hendak menyampaikan sekilas tentang apa yang dimaksud dengan paradigm konstruktif. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan telah ditangkap manusia adalah konstruksi (bentukan) manusia itu sendiri (Matthews, 1994 dalam Suparno, 1997). Maka pengetahuan bukanlah tentang dunia lepas dari pengamatan tetapi merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalaman atau dunia sejauh yang dialaminya.
Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dipahami, bahwa konstruktivisme merupakan suatu pendekan yang diletakkan di “middle ground” pada Hubungan Internasional. Middle ground disini dapat diartikan menghindari teori-teori ekstrem strukturalisme dan juga teori-teori universal seperti neo-realisme dan postmodernisme. Konstruktivisme sendiri berfokus pada interaksi dari struktur dan lembaga dalam politik internasional, dan berusaha untuk menemukan jawaban khusus pada tantangan postmodernisme terhadap pengetahuan ilmiah agar mampu melakukan pengetahuan empiris.
Konstruktivisme juga memberi perhatian pada ide-ide serta dampak dari norma yang ada dalam suatu kancah politik internasional. Secara lebih spesifik konstruktivisme mempunyai tema khas diantaranya adalah konstruksi kepentingan nasional, penyebaran hak asasi manusia, dampak dari organisasi internasional pada identitas negara dan perkembangan perubahan bentuk dalam masyarakat internasional. Konstruktivisme dapat diartikan secara sederhana bahwa penganutnya tidak menerima segala keadaan sosial merupakan suatu hal yang given. Mereka menganggap bahwa itu semua merupakan suatu konstruksi sosial yang telah sengaja diciptakan. Konstruktivisme juga menganggap bahwa pengetahuan sosial tidak dapat dioperasikan sama dengan pengetahuan alam, namun walaupun begitu penggunaan teori dan analisa secara empiris masih tetap dapat dilakukan dalam realitas politik internasional.
Pertanyaan kemudian adalah bagaimana Paradigma konstruktiv dalam kontek arah pembangunan Desa? Yang kemudian menjadi model pembangunan Desa yang di kembangkan di Kabupaten Tasikmalaya?. Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep dan paradigama tersebut penulis akan membahas tentang konsepsi dasar tentang apa itu Pembangunan Desa, bagaimana masalah yang dihadapi dalam pembangunan desa? Dan apa saja peluang strategis yang ada dalam setiap masalah tersebut?. Sejalan paradigm yang dimaksud, maka merumuskan suatu gagasan konstruktif pembangunan Desa bukan atas dasar deverensiasi (perbedaan) dalam pemahaman strukturalism, sehingga peluang memiliki derajat yang tingi dibandingkan dengan tantangan, sehingga logisme pembangunan bertolak ukur dari peluang. Logika yang diterapkan dalam merujuk konsep teori paradigm ini dapat saja dibuat terbalik, atau juga dapat mengambil kedua sisinya. Antara tantangan dan peluang memiliki derajat yang sama untuk menjadi dasar rujukan dalam merumuskan suatu ide dan gagasan pembangunan Desa.
Sebagaimana difahami bersama bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk memengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama dari pembangunan tersebut yakni: (a) capacity, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok; (b) equity, mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemerataan nilai dan kesejahteraan; (c) empowerment, menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan dalam memutuskan; (d) sustainability, membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri; dan (e) interdependence, mengurangi ketergantungan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.
Berkaca atas dasar konsepsi pembangunan secara universal, maka konsepsi pembangunan Desa harus di Dasarkan kepada kelima hal tersebut di atas yaitu; capacity, equity, empowerment, sustainability, interdefenden. Kelima poin juga sekaligus menjadi tantangan dan masalah dalam pembangunan Desa. Inilah yang dimaksud dengan pluralism teori, dimana teori bekerja dengan menggunakan segala sudut pandang dengan tanpa memilih satu pandangan yang dipandang lebih tinggi dalam tingkat struktur tertentu.
Dalam tataran oprasional kelima konsepsi pembangunan Desa tersebut diatas dapat secara spesifik diturunkan menjadi rumusan dan identifikasi masalah dalam pembangunan Desa yang seringkali kita dapati yakni pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan antara kondisi masyarakat Desa dan perkotaan. Apabila ketiganya mengalami penurunan, pembangunan memiliki arti penting. Namun, apabila terjadi sebaliknya, sulit dikatakan adanya pembangunan. Sayangnya, ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia antara kawasan perkotaan dan perdesaan memiliki gap yang tinggi sehingga pembangunan pedesaan menjadi jauh tertinggal dibanding perkotaan. Oleh karena itu, focus perhatian pemerintahan saat ini adalah bagaimana membangun desa.

Berkaca dari wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat dan perangkat desa di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, masalah yang di hadapi oleh Desa dalam pembangunan yaitu Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam mengatasi masalah tersebut hal penting yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun kegiatan pembangunan Desa. Model arah pembangunan Desa yang saat ini dikembangkan oleh Desa yang ada di Kecamatan Cigalontang tidak sepenuhnya mengikuti aturan hukum tentang Desa, bahkan masih banyak perangkat Desa dan Kepala Desa yang belum mengetahui dengan persis aturan dan peraturan hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti halnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan peraturan yang ada di bawahnya hingga peraturan Bupati.
Namun demikian Pemerintahan Desa masih dinilai cukup baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Kondisi demikian jelas telah meyakinkan kita bersama, bahwa struktur pembangunan Desa tidak saja dibangun dari prinsip formalitas hukum, namun kebiasan-kebiasan yang hidup tumbuh di masyarakat menjadi sumber daya luar biasa untuk membangun Desa. Bisa jadi nilai-nilai tersebut dipandang rendah oleh norma hukum positif karena tidak manusiawi dan anti perubahan, namun fatanya nilai-nilai tersebut tidak tergantikan posisinya dengan nilai baru walaupun dengan atas nama Negara.
Dalam hal ini membuktikan kepada kita bahwa deverensiasi (perbedaan baik-buruk) cara pandang pembangunan Desa tidak dapat semata-mata menjadi standar untuk mengukur daya guna pemerintahan Desa bagi masyarakatnya. Terlebih indikator kebenaran universal berdasarkan norma hukum positif seringkali dipandang telah menghambat harmonisasi kehidupan warga desa. Beberapa peristiwa hukum seperti pencabulan terhadap anak, penganiayaan dan beberapa tindak pidana yang hingga berproses dipengadilan, seringkali disebabkan oleh desakan pihak ketiga yang memiliki motif kepentingan materi semata. Pada akhirnya, saat korban atau keluarga korban diperiksa di persidangan merasa menyesal perkara tersebut harus berlanjut di pengadilan. Jika saja perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mungkin akan lebih memenuhi rasa keadilan semua pihak. Kondisi demikian tentu harus menjadi refleksi bersama, bahwa Pemerintah Desa sebagai spectrum alat penyelesaian warga Desa, harus dapat mengambil bagian dalam setiap sendi kehidupan warga Desa dengan tanpa hanya melihat dasar kewenangan yang dimiliki pemerintahan desa berdasarkan aturan hukum. (Andi Ibndi Hadi)

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close