NasionalOpiniTak Berkategori

Peluang Dan Tantangan Pembangunan Desa Di Kabupaten Tasikmalaya Dalam Teori Consilience Hukum Dan Paradigma Konstruktif-Transgresif Anthon F Susanto

MediaDesa.id – Definisi dan pengertian tentang desa menurut ketentuan umum Undang-Undang No.6 tahun 2014 yaitu bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

[bs-quote quote=”Klausul ketentuan umum tersebut oleh penulis dipahami sebagai adanya pengakuan secara substantif tentang kedaulatan desa, bahkan secara radikal dapat dipahami sebagai pengakuan (bukan pemberian) kewenangan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah terhadap eksistensi desa. Hal ini dipertegas dalam definisi Kewenangan Desa yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa kewenangan desa adalah “kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa”.” style=”default” align=”center”][/bs-quote]

Pengakuan soal empat kewenangan tersebut, jika di konteks-kan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka posisi otonomi desa, secara politik adalah equal, dimana prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, delegasi dan tugas pembantuan juga dilaksanakan di desa. Dengan kata lain, posisi politik dan anggaran desa jika dilihat dari 4 bentuk dan atau jenis kewenangan tersebut, sangat otonom, strategis dan setara dengan posisi pemerintah daerah jika berhadapan dengan pemerintah pusat. Dari hal tersebut Pemerintahan Desa memiliki kewenangan tafsir progresif atas Undang-undang Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dalam mewujudkan pembangunan masyarakat Desa.
Undang-Undang No. 6 tahun 2014 merupakan lompatan besar adanya pengakuan kedaulatan desa. Kebijakan ini sangat progresif, karena membuka akses dan relasi antara negara dan masyarakat desa. Dimana selama ini relasi tersebut sangat timpang dan bersifat subordinat, sehingga melumpuhkan kreatifitas dan inovasi desa dalam membangun dirinya dan masyarakatnya. Melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2014, khususnya Permendes No.1 tahun 2015, negara mengakui adanya kewenangan desa. Dimana secara eksplisit dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi: sistem organisasi perangkat Desa; sistem organisasi masyarakat adat; pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan lembaga dan hukum adat; pengelolaan tanah kas Desa; pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; pengelolaan tanah bengkok; pengelolaan tanah pecatu; pengelolaan tanah titisara; dan pengembangan peran masyarakat Desa.
Dari uraian tersebut di atas dapat kita fahami bahwa Undang-undang Desa dan sejumlah peraturan turunan di bawahnya, memberikan peluang besar bagi Pemerintahan Desa bersama masyarakatnya untuk mewujudkan pembangunan Desa dalam berbagai sektor secara mandiri dan bertanggung jawab. Peluang ini terletak pada harapan pemberantasan kemiskinan yang memang secara proporsi lebih besar berada di pedesaan, dan menekan kesenjangan pendapatan antara kota dan desa serta mengoreksi arah pembangunan selama ini yang bias urban.
Di sisi lain Undang-undang Desa telah mengundang kekhawatiran serta memberikan sejumlah tantangan. Dimana pengalokasian sejumlah besar dana tersebut tidak memberikan efektif perbaikan kinerja sektor pertanian yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta meminimalkan penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana tersebut dari akibat keterbatasan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas sumber daya manusia khususnya di pedesaan.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengimplementasikan, mengantisipasi potensi penyimpangan, dan untuk mencapai tujuan UU Desa, maka perlu dilakukan, pertama, perlunya perumusan definisi maupun kriteria yang tepat bagi desa yang akan mendapatkan alokasi dana. Kedua, mensosialisasikan UU Desa kepada masyarakat perdesaan agar masyarakat desa dapat memahami maksud dari UU tersebut, Ketiga, pentingnya memberikan pendampingan kepada aparat di desa dalam perumusan program, pembukuan, dan sistem pelaporan, Keempat, pemerintah perlu pula memperkuat aspek pemantauan dalam pelaksanaan dan penggunaan dana tersebut oleh di tingkat desa.

Baca Juga  Orang Tasik di Amsterdam

Kondisi lokalistik desa di kabupaten tasikmalaya tidak jauh berbeda dengan kondisi desa pada umumnya. Sumber daya manusia tetap menjadi topik utama tantangan implementasi undang-undang desa. Bertajuk dari penelusuran penulis pada beberapa desa seperti di kecamatan cigalontang, Alih-alih untuk menjawab berbagai masalah yang berkembang di masyakat, pemerintah desa ternyata masih kesulitan membuat perdes tentang RPJMDes dan AOBdes yang menenuhi standar kaidah perundang-undangan, yang senyatanya hal itu menjadi kebutuhan pokok menjalankan roda pemerintahan di desa

Sejalan dengan konsep tafsir hukum progress, maka hukum seyogyanya harus dapat menjawab beberapa mengubah tantangan pembangunan pedesaan sebagaimana tersirat dalam Undang-undang Desa menjadi harapan baru masyarakat Desa yang telah lama terpuruk dalam kesengsaraan dan kebodohan yang berkepanjangan. Hukum yang hanya difahami sebagai norma yang sistemik dari suatu tata urutan peraturan, tentu saja tidak akan dapat membuka sisi gelap implementasi Undang-undang Desa.
Penulis merasa tertarik dengan buah pikiran Anthon Freddy Susanto dalam memberikan tafsir makna hukum dalam bukunya “Hukum dari consilience ke Paradigma konstruktiv-transgresif”. Buah pikiran tersebut seperti melegitimasi sebuah efistimolog tentang kenyataan empirik azas filosopis Undang-undang Desa yang pada dasarnya tidak akan terjawabkan monolistik disiplin ilmu saja, melainkan perlu membidiknya dengan pluralitas keilmuan yang integral (Consilience).
Jika kita menelaah lebih dalam tentang perbagai persolan Desa seperti : urbanisasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, berkurangnya luas lahan pertanian yang setidaknya telah menyebabkan tingginya jumlah keluarga petani miskin di desa adalah realita yang tidak bias dihindarkan. Dalam kenyataan lainnya kehawatiran penyimpangan pengelolaan dana Desa yang disebabkan oleh lemahnya kapasitas masyarakat Desa menjadi focus masalah yang mendesak untuk dituntaskan. Sejalan hal tersebut bahwasannya hukum harus memberikan dampak kesejahteraan bagi manusia tanpa terkecuali, maka dalam konteks ini cara penafsiran Pemerintah Desa harus lebih berani meruntuhkan dogmatic positivis hukum demi kesejahteraan masyarakat Desa yang seutuhnya. (Andi Ibnu Hadi)

Baca Juga  Audiensi PPDI, Ketua PC GP Ansor : Omong Kosong Membicarakan Gerbang Desa Jika Kesejahteraan Perangkat Desa tidak Ditunaikan!
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close