Politik

Pemenang Pileg Jadi Terdakwa Money Politic, Apakah Bisa Didiskualifikasi?

TASIKMALAYA-Wakil Ketua DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Tasikmalaya Eki Sirojul Baihaqi, SH., MH mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya yang telah menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu di kecamatan Salawu sehingga telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht

“Pada intinya satu sisi putusan tersebut perlu diapresiasi setidaknya ada jaminan kepastian hukum bagi seorang yg melakukan tindak pidana pemilu (money politic), terlepas dari berat ringannya pidana tersebut”ujar Eki

Namun kasus money politic di Kecamatan Salawu ini menimbulkan pertanyaan baru, pasalnya politisi partai Gerindra AN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa merupakan salahsatu pemenang pada ajang pemilihan legislatif di dapil 7 Kabupaten Tasikmalaya

Dalam hal ini Eki berpendapat bahwa seharusnya putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A diikuti dengan putusan KPU untuk mendiskualifikasi terdakwa dari kepesertaannya di Pemilu Legislatif 2019

“Namun pula harus dimaknai di dalam pidana pemilu terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) maka secara mutatis mutandis harus diikuti dngan diskualifikasi kepesertaan sebagai peserta pemilu yang ditundak lanjuti oleh KPU”

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik, SH.

Asep berpendapat bahwa kandidat pemilu yang terpilih sebagai anggota legislatif bisa dicopot dari jabatannya bila terbukti melakukan politik uang

“Dalam Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Peserta, tim kampanye, melakukan pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih, baik langsung maupun tidak langsung, maka kandidat Pemilu yang terpilih sebagai anggota legislatif bisa dicopot dari jabatannya bila terbukti melakukan politik uang”jelas Asep

Menurutnya hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya putusan inkrah dari pengadilan negeri yang telah menetapkan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa

Baca Juga  Sambut Pengesahan UU Pesantren, Fraksi PKB Akan Inisiasi Perda Pesantren

“Siapapun mereka apabila peserta pemilu caleg yang sudah inkrah berkekuatan hukum tetap tentunya ketentuan di UU 7 2017 di Pasal 285 ada proses pencoretan, di situ nanti yang mengeksekusi KPU”

Sementara itu Devisi Hukum KPUD Kabupaten Tasikmalaya Fahrudin, S.Ag belum bisa dimintai keterangan mengenai hal ini walaupun telah dikonfirmasi beberapa kali.

Penulis: Budi

Editor: Mesa

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close