Realita

Karena PKH, Pemerintah Desa Jadi Hujatan Warga

MediaDesa.idTASIKMALAYA. Semestinya bantuan diperuntukkan bagi yang sangat membutuhkan. Bertolak dari sana, banyak ditemukan fakta di lapangan bantuan didapatkan oleh warga kelas menengah ke atas.

Seperti proses validasi PKH (program keluarga harapan) yang dilaksanakan pada tanggal 23 juni 2018 di Desa Tenjonagara. Hadir pada saat itu warga dari 5 desa, yaitu Tenjonagara, Sukamanah, Nanggerang, Lengkongjaya, dan Sirnaputra. Pencocokan data ini menurut Daud Darsono, “bahwa bantuan PKH ini berdasarkan data statistik tahun 2010, padahal jika saya cermati bahwa data tahun 2010 orang itu tidak mampu atau miskin, tetapi pada tahun 2018 warga tersebut mungkin saja sudah mampu”, tegas Daud Darsono.

“Yang dirugikan disini adalah pemerintahan desa karena dicap warga bahwa pemerintahan desa tebangpilih dalam memberikan bantuan, dan yang terjadi adalah pembunuhan karakter oleh pemerintah pusat. Pemerintah desa merasa dikambinghitamkan, padahal pihaknya selalu mengajukan data warga tidak mampu di setiap tahunnya”. Lanjut Daud.

“Sungguh sangat ironis ketika pemerintah melempar tanggung jawab kepada desa dengan alasan ini berdasarkan laporan dari pemerintah desa, walaupun memang ada penambahan tetapi bukan daftar orang miskin yang sekarang, tetapi daftar orang miskin tahun 2010, dan ini harus segera dibenahi. Sudah nasibnya tidak jelas malah secara implisit karakter perangkat desa itu dibunuh oleh kebijakan pemerintah“. Pungkas Ervin. -(Dian)

Baca Juga  Sudah Jatuh Negara Masih Tertawa
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close