Politik

Pemilu 2019 Di Jabar Kacau, SK 16 KPU Kabkot Di Jabar Habis

BANDUNG,- Meski tahapan Pemilu 2019 yang didalamnya ada Pilpres dan Pilleg sudah memasuki tahap kampanye, ada yang janggal ditubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mulai Rabu, 3 Oktober 2018, Surat Keputusan (SK) di 16 KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat habis sehingga terjadi kekosongan komisioner dalam pelaksanaan Pemilu didaerah.

Para komisoner pun belum mendapat informasi keberlanjutan, pasalnya mulai Kamis, 4 Oktober 2018, sudah harus meninggalkan kantor masing-masing.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Deden Nurul Hidayat membenarkan habisnya SK. Ia bersama empat komisoner lain dilantik pada 2 Oktober 2013 sehingga habis juga harusnya 2 Oktober 2018.

“Dalam SK memang tanggal tiga oktober, sehingga habisnya tiga oktober,” kata Deden, Selasa (2/10/2018).

Menurut Mantan Calon Komisioner KPU Jabar yang saat ini sedang menggugat KPU RI ini, merasa khawatir dengan legitimasi hukum Pemilu 2019. Pasalnya calon pengganti yang akan mengisi belum ada sehingga ada kekosongan di 16 KPU Kabupaten Kota.

“Kami hawatir akan berdampak pada legitimasi Pemilu 2019 karena akan menjadi bom waktu yang dapat di manfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan kelak,” ujarnya.

Deden pun seluruh elemen masyarakat memantau pelaksanaan Pemilu ini karena akan menghambat pelaksanaan Kampanye di daerah.

Dapat dibayangkan jika KPU Jabar yang hanya tujuh orang harus menangani 16 KPU Kabupaten Kota di Jabar. Bagaimana bekerjanya,” tuturnya.

Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Ade Zenul Mutaqin membenarkan habisnya SK. Ia mulai 4 Oktober 2018 tidak lagi melaksanakan tugas sebagai KPU karena 3 Oktober 2018 sudah habis.

“Ya mulai besok (3 Oktober) habis. Paling ngaliwet wae enjing mah perpisahan he he”, ucapnya bercanda.

Ade juga menjelaskan selama kekosongan diisi skeretariat dan hal yang bersifat kebijakan atau ada hal yang harus diplenokan oleh KPU Jabar.

Baca Juga :  Romy Ditangkap KPK, PPP Garut Tetap All Out

Terkait kapan jadwal Fit And Proper Tes untuk seleksi 16 KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat, Ade belum mengetahui, termasuk surat dari KPU RI perihal penanganan kekosongan didaerah.

Ketua KPU Banjar, Danil Danial Muchlis mengatakan untuk tiga Kabupaten Kota lain di Priangan Timur masih menjabat. Pasalnya masa habis SK sampai 23 Desember 2018.

“Kalau Banjar, Ciamis dan Pangandaran sampai Desember. Kerja seperti biasa,” ujarnya.

Danil pun menyatakan bahwa 16 KPU Kabupaten Kota yang habis SK pada 3 Oktober 2018 merupakan hasil seleksi KPU pada gelombang pertama. Sementara Banjar, Ciamis dan Pangandaran masuk gelombang dua.

Sementara itu, anggota KPU Jabar, Nina Yuningsih mengaku belum bisa mengambil kebijakan apapun karena kewenangan ada di KPU RI.
Ia dan enam komisioner KPU Jabar masih menunggu arahan KPU RI yang sampai malam ini sekira pukul 19.30 WIB belum mendapat informasi.

Kami masih menunggu arahan KPU RI. Kalau sudah ada kepastian nanti dikabari,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, 16 KPU Kabupaten Kota yang habis SK hari ini Rabu, 3 Oktober 2018 adalah KPU Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Cianjur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon serta Kota Cimahi.

Ketua DPC Peradi Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi menilai kekosongan KPU nanti harus memiliki alasan jelas. Meski dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu bahwa KPU RI bisa mengambil alih kerja KPU di daerah.

“Tapi itu tergantung situasi. Misal karena ada yang meninggal sambil menunggu pengisian kekosongan. Kalau ini kan karena jadwal FPT yang belum ada kepastian. Maka wajar kalau nanti ada yang mempertanyakan legitimasi hukumnya,” ucap Andi. (Mesa)

Baca Juga :  PMII Ciamis Ancam Laporkan Bawaslu ke DKPP
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close