DesaNasional

PEMKAB dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Saling Tuding

MediaDesa.idTASIKMALAYA. Sekitar 500 orang anggota Pengurus Kabupaten Persatuan Perangkat Desa Indonesia (Pengkab PPDI) Bersama Forum Peduli PPDI yang terdiri dari Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI Tasikmalaya, LBH GP. Ansor Kabupaten Tasikmalaya, PC. Ansor Kabupaten Tasikmalaya dan LKBH IAIC mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya senin 30 Juli 2018.

Maksud kedatangan sejumlah ormas dan organisasi bantuan ini adalah untuk beraudensi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh Perangkat Desa dalam melaksanakan pembangunan desa yang mandiri dan bermartabat di Kabupaten Tasikmalaya.
Sejatinya forum peduli PPDI telah mengirimkan surat permohonan agenda senin pukul 9 WIB, namun DPRD Dan Pemkab Tasikmalaya meminta acara tersebut pada pukul 13.00 WIB. “Kami keberatan jika waktunya diatur seenaknya oleh mereka, padahal kita sudah jauh-jauh hari mengirimkan surat pemberitahuan pada mereka” ujar Asep Muslim saat diwawancarai Mediadesa.id.
Acarapun akhirnya dapat terlaksana pada pukul 11.30 wib, dengan di hadiri oleh Komisi 4 DPRD, bagian Hukum dan dinas DPMPKAB Kabupaten Tasikamalaya. Diskusi berjalan berjalan alot selama kurang lebih selama 2jam.
Dalam kesempatan tersebut salah satu tuntutan Forum Peduli PPD adalah tentang RKP desa atau penganggaran kegiatan Pemerintahan Desa yang seringkali harus diubah ubah karena tidak sesuai dengan jumalah anggaran yang telah ditetapkan oleh DPRD. “Kami ingin ada kejelasan dan kepastian tentang penganggaran ini, karena ini menyangkut efektivitas pelayanan kami pada masyarakat” ujar Iim selaku ketua PPDI dalam kesempatan itu.

Terkait hal tersebut Kasubsi pemerintahan Desa H. Furkon menyampaikan “Penetapan besaran anggaran itu adalah kewenangan DPRD, tupoksi kami adalah menyusun dan mengusulkan selanjutnya itu adalah kewenangan DPRD”. H. Ami selaku komisi 4 DPRD menyanggah atas hal tersebut “Justru eksekutif yang seringkali terlambat menyampaikan draf usulan anggaran, untuk tahun kemarin saja kami gara-gara itu kami hanya memiliki waktu 4 hari untuk menyelesaikannya” ujar H. Ami dalam kesempatan itu.

Dari audensi tersebut ada beberapa hal yang menjadi komitmen Pemkab dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh perangkat desa yaitu, 1. Nomor induk perangkat desa akanvterlebih dahulu diatur oleh perbub yang akan dianggarkan tahun ini dan direalisasikan ditahun 2019, 2. Penghasilan tetap akan dipusahkan dari pagu anggaran desa lainnya, 3. Dipastikan tidak akan ada pemecatan sewenang-wenang aparat desa oleh kepala desa, 4. Tunjangan aparat desa ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun 2019.
Menanggapi hal ini Sovi M Sofiyudin merasa tidak puas “Saya khawatir pemkab ingkar janjiatau wan prestasi, seharusnya tadi itu dituangkan dalam surat pernyataan Fakta integritas, dan bilamana itu terjadi maka kami mudah untuk membuktikan dalam persidangan gugatan ingkar janji dinpengadilan” ujar Sovi.
(AIH)

Baca Juga  Ditahan Jaksa, Warga Desa Simpang Kompak Doakan Kuwu Gatot
Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close