Pemerintahan

Pemkab Tasikmalaya Harus Terbuka Soal Realokasi Anggaran

TASIKMALAYA – Anggaran peruntukan penanganan untuk Covid-19 menjadi topik hangat hampir di setiap daerah. Dan banyak dikaji oleh lembaga, organisasi maupun secara personal, dengan tujuan untuk kebaikan bersama.

Seperti yang dilakukan oleh Pusat Kajian Pusat Studi Transparansi kebijakan dan Advokasi Anggaran (Pustaka Institute) mengenai refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya.

Ilham Syawalludin, selaku ketua Pustaka mengatakan bahwa pemerintah harus terbuka kepada publik. Hal itu menurutnya agar Publik dapat memantau pengunaan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

” Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kata Ilham (2/05/2020)

Ia menjelaskan kendala yang muncul terkait kebijakan tersebut.

” Masalah umum yang sering dihadapi adalah manajemen informasi publik yang kurang memadai sehingga dalam situasi darurat kebencanaan, kepercayaan Pemerintah justru menghadapi tantangan serius” terangnya.

Padahal, lanjut Ilham, kerjasama serta kolaborasi dan upaya bahu membahu dengan berbagai pihak adalah salah satu kunci keberhasilan dari setiap penanganan bencana.

Pihaknya menilai bahwa pentingnya transparansi pengunaan anggaran untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada publik, supaya menghindari dari Praktik Korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

” Maka dari itu Pemerintah dalam merealokasi anggaran harus diikuti Transparansi” tambah Ilham.

” Selain itu, Skema Realokasi Penggunaan anggaran yang mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Poin Kelima Huruf a menyatakan “Realokasi pengunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat dari adanya pandemi Covid-19” jelas Ilham.

Baca Juga :  Bupati Tasikmalaya Soroti Anggaran Pilbup

Namun menurutnya, Realokasi Pengunaan anggaran yang ada di Sekretariat Daerah tidak sepenuhnya direalokasi seperti Anggaran Idul Fitri yang besarnya 3,9 M. Idul Adha 2,3 M dan Honorarium Pegawai Honor Tidak Tetap pada kegiatan Peningkatan Kopetensi Guru Madrasah Diniyah 6,5 M.

” Potret seperti ini jika merujuk SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak patuh terhadap ketentuan dalam merealokasi penggunaan anggaran” tutup Ilham.

(Mesa)

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: